Politik Pemerintahan

Demi Transparansi, Warga Bangkalan Datangi Sidang KI

Sidang KI di Bangkalan

Bangkalan (beritajatim.com) – Salah seorang warga Desa Maneron Kecamatan Sepulu, Mahfud bin Hasan didampingi kuasa hukumnya Abdul Rohman mendatangi kantor Komisi Informasi. Keduanya datang untuk menghadiri sidang dalam sengketa informasi permohonan salinan realisasi dan SPJ APBDes tahun 2017 -2018.

Dalam sengketa informasi ini, Kepala Desa (Kades) terpilih, Muhammad Harsono duduk sebagai termohon. Sekaligus merupakan pejabat baru yang menduduki posisi Kepala Desa sejak September 2018 lalu.

Pengajuan sengketa yang dilayangkan oleh Mahmud melalui kuasa hukumnya bermula dari minimnya pembangunan di desanya. Ia kemudian tergerak untuk menanyakan salinan SPJ realisasi APBDes namun tidak pernah diberi kejelasan.

“Kami sejak 17 Juni lalu meminta salinan realisasi anggaran yang masuk ke desa ini seperti apa, dan apa peruntukannya bagaimana. Namun, pihak termohon tidak pernah memberi kejelasan,” ucap Abdul Rohman, Rabu (4/3/2020).

Menurutnya, informasi realisasi dan SPJ APBDes bersifat umum dan layak disampaikan kepada masyarakat. Sebab, dana berasal dari pusat dan untuk masyarakat di tiap desa.

“Namanya laporan realisasi kan sifatnya terbuka. Masyarakat berhak tau karena itu berkaitan dengan pembangunan dan dana di desanya,” tambahnya.

Ia mengatakan, dalam periode 2017-2018 ia tak mengetahui pembangunan apa saja yang ada di desanya. Ia mengakui, hanya ada dua yakni berupa tangkis sungai serta tangkis laut yang diduga tidak menggunakan dana yang cukup banyak.

Sementara itu, Muhammad Harsono mengaku kesulitan memberikan laporan tersebut. Pasalnya, laporan itu disimpan oleh pejabat sebelumnya dan tidak terarsip menjadi satu kala pergantian pemimpin.

“Jadi di desa kami tidak punya balai, maka setiap pergantian pejabat, seluruh dokumen dipegang oleh masing-masing pejabat dan disimpan di rumahnya. Saya masih upayakan meminta laporan itu ke pejabat yang sebelumnya,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Majelis, Abdul Rohim mengaku pihaknya mengusulkan untuk dilakukan mediasi. Jika nantinya mediasi berhasil maka kasus selesai, namun jika sebaliknya maka kasus akan dilanjutkan dengan pembuktian.

“Ini kan masih tahap awal, kami sarankan mediasi. Nanti akan digelar tanggal 18 Maret. Hasilnya seperti apa ya tergantung kesepakatan nanti. Kalau memang tidak ditemukan kesepakatan, maka akan dilanjutkan,” pungkasnya. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar