Politik Pemerintahan

Demi Perbaikan Nasih Buruh, Ini Yang Disuarakan Ansor Kota Malang

Malang (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda Ansor  Kota Malang menyikapi Hari Buruh Internasional dengan mengecam para elit dan ketua-ketua serikat buruh yang berkompromi dengan pemilik modal. Serikat buruh seharusnya menjadi alat memperjuangkan kepentingan buruh.

“Elit dari serikat buruh atau ketua serikat malah menjadi aktor dalam memperjuangkan dan melindungi hak serikatnya, justru bekerjasama dengan para oligarki korporasi untuk melakukan lembusukan terhadap serikat pekerja dan melupakaan nasib jutaan buruh dibawahnya yang memberikan kepercayaan,” kata Ketua Ansor Blimbing, Muhammad Yunus Zainal, Kamis (2/5/2019).

Yunus menuturkan, kelas pekerja semakin kehilangan peluang dan kesempatanya dalam menuntut hak mereka. Sebab, pengawasan dari ketenagakerjaan pemerintah sangat minim. “Kenyataan ini semakin memperkuat indikasi ketidak berpihakan negara terhadap hak buruh. Permasalahan buruh semakin sulit,” tandasnya. [luc/suf]

Berikut 7 Sikap Ansor Kota Malan untuk melindungi nasib buruh:

1) Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut peraturan pemerintah No 78 Tahun 2015. Dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kehidupan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum 60 KHL menjadi 84 KHL. Serta menghapus kebijakan upah padat karya yang perumusannya disusun berdasarkan pertimbangan tripartit ketenaga kerjaan revisi jaminan presiden no 54 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh masyarakat buruh minimal 60 % dari upah.

2) Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

3) Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan perpanjangan. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan mencabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.

4) Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara serta memberlakukan upah minimum honorer non kategori swasta, madrasah, dan yayasan.

5) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan dana APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.

6) Menyediakan transportasi umum murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda 2 sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjajian kerja bersama.

7) Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka dan cicilan yang sesuai bagi buruh lepas.

Apa Reaksi Anda?

Komentar