Politik Pemerintahan

Deklarasi Eri Disorot, PDIP Surabaya: Taman Harmoni Milik Seluruh Warga

Eri Cahyadi - Armuji Saat deklarasi Cawali Surabaya di Taman Harmoni, Rabu (2/9/2020)

Surabaya (beritajatim.com) – Tudingan kurang sedap yang diberikan kepada paslon PDIP di Pilwali Surabaya Eri Cahyadi-Armuji langsung ditanggapi oleh DPC PDIP Surabaya. Menurut mereka, penggunaan taman tidak menyalahi aturan yang ada.

“Taman Harmoni adalah taman milik seluruh warga Kota Surabaya siapapun juga boleh menggunakan fasilitas Taman tersebut tak terkecuali semua pasangan yang ingin menggunakan fasilitas taman kota yang juga untuk mempromosikan keindahan kota Surabaya,” ujar Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono, Kamis (3/9/2020).

Terkait status Eri Cahyadi yang baru saja mengundurkan diri sebagai ASN Pemkot Surabaya, Baktiono juga memiliki pendapat agar kabar kurang sedap itu tak terus menjadi polemik.

“Aturan yang telah ditetapkan oleh KPU bila anggota Legislatif , ASN dan TNI / Polri mendaftar sebagai bakal calon walikota atau wakil walikota atau kepala daerah bahkan sebagai presiden dan wakilnya harus mengundurkan diri dan saat pasangan calon sudah siap menyerahkan kelengkapan dan persyaratan untuk mengundurkan diri baik di ASN maupun sebagai anggota legislatif di DPRD provinsi Jatim,” tegasnya.

“Saudara Eri Cahyadi dan saudara Armuji dengan ditunjuknya menjadi bakal calon walikota maupun bakal calon wakil walikota dari PDIP Perjuangan pada tanggal 2 September 2020 juga tidak ada yang dilanggar sama sekali, karena persyaratan pengunduran diri calon sewaktu mendaftar juga akan disampaikan ke KPU Surabaya. jadi itu persyaratan yang mutlak dari Pasangan dari PDI Perjuangan. Tentang proses kapan oleh ASN maupun di lembaga legislatif mundur, tentu sedang diproses di masing-masing Lembaga dan termasuk penggantinya di kedua lembaga tersebut,” pungkas anggota DPRD Surabaya ini.

Sebelumnya, adanya deklarasi di Taman Harmoni mendapat sorotan dari Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i yang membidangi pemerintahan. “Kok boleh taman taman pemkot dipakai untuk kegiatan politik? Sepengetahuan saya belum pernah karena dilarang,” ujarnya.

Menurut dia kegiatan deklarasi tersebut bisa menjadi contoh tidak baik bagi lainnya. “Masih deklarasi saja sudah memanfaatkan aset pemkot. Apalagi setelah ini? Ayo warga Surabaya ikut awasi dana APBD untuk kepentingan kontestasi Pilwali Surabaya,” tegasnya.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar