Politik Pemerintahan

Dekan FH Unigres Soroti Wacana Pengangkatan Kembali Mantan Sekda Gresik

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik (FH Unigres) Dr Suyanto, SH, MH

Gresik (beritajatim.com) – Dunia hukum di Kabupaten Gresik akhir-akhir ini ramai memperbincangkan putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan soal ditolaknya kasasi jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan bebas mantan Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya atau AHW.

Atas dasar itu, ada yang berpendapat bebasnya putusan tersebut, Bupati Gresik wajib mengembalikan posisinya sebagai sekda.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik (FH Unigres) Suyanto melontarkan pendapatnya. Menurut ketentuan hukum yang ada, sebelum putusan bebas, AHW didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 huruf (f) UU Tipikor oleh JPU.

“Meski perkaranya diputus bebas (vrijspraak) oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Amar putusan tersebut adalah menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik,” ujarnya, Selasa (18/05/2021).

Lebih lanjut Suyanto mengatakan, dengan bebasnya terdakwa maka segala dakwaan JPU memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya mencabut terdakwa dari tahanan kota.

“Sesuai hukum acara pidana pasal 97 ayat (1) dan (2) menegaskan, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan,” katanya.

Saat ditanya terkait putusan bebas dan pemberian rehabilitasi apakah Bupati Gresik kembali mengangkatnya menjadi sekda. Dijelaskan Suyanto, tidak demikian menurut hukum. Sebab, putusan pidana terhadap yang bersangkutan tidak serta merta mengikat pada Bupati Gresik.

“Terhadap putusan ini tidak harus mengembalikan menjadi sekda. Pasalnya, pemberhentian AHW sebagai sekda dan pegawai negeri sipil adalah domain hukum adminitrasi negara. Sedangkan putusan bebas tersebut merupakan domain hukum pidana,” paparnya.

Masih menurut Suyanto, hukum tersebut tidak dapat serta merta dijalankan bersama-sama tanpa didahului putusan pengadilan lain yang mewajibkan Bupati Gresik mengangkat kembali sebagai sekda.

“Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang mewajibkan bupati maka bupati tidak wajib mengangkatnya sebagai sekda. Namun, yang bersangkutan harus melakukan upaya hukum lain dengan cara melakukan gugatan ke PTUN. Hal ini karena putusan PTUN tersebutlah yang dapat memerintahkan Bupati Gresik, mengangkat kembali atau tidak sebagai Sekda Gresik,” urainya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, Nadlif menerangkan terkait status Sekretaris Daerah (Sekda) itu semua tergantung Bupati. Sebab, sepenuhnya keputusan di tangan Bupati Gresik.

“Tergantung bupati, kalau salinan belum menerima, kami masih menunggu keputusan Pak Bupati,” pungkasnya. [dny/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar