Politik Pemerintahan

Debat Terakhir Pilbup Malang 2020 Bisa Jadi Penentu Kemenangan

Malang (beritajatim.com) – Saling serang pendapat terjadi dalam debat terakhir pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 yang berlangsung Selasa (1/12/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Selain program yang diusung oleh masing-masing 3 pasangan calon, Debat Pamungkas itu juga diwarnai saling serang antara satu sama lain. Khususnya paslon nomor urut 1, HM Sanusi- Didik Gatot Subroto (SANDI) dan paslon nomor urut 3, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko (Malang Jejeg).

Perdebatan itu terjadi saat Didik Gatot Subroto, melempar pertanyaan kepada Heri Cahyono tentang bagaimana pihaknya akan menyediakan layanan pengurusan kependudukan berbasis RT/RW.

“Ini hanya soal regulasi. Buktinya kota Batu dan Kota Malang bisa. Tinggal kita siapkan sistem, blangko dan peralatan elektronik. Jadi hal ini hanya soal kreatifitas Bupati dan Wakil Bupati Malang. Kebetulan saya kan pengusaha. Jadi kalau tidak bisa dengan satu cara, maka saya akan mencari jalan dengan cara lain,” ungkap Heri menjawab pertanyaan Didik Gatot Subroto.

Menanggapi jawaban Heri Cahyono tersebut, Didik Gatot menegaskan bahwa manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen perusahaan.

“Pencetakan KTP berbasis desa itu bertentangan dengan aturan, sebagaimana PP 40 tahun 2019 itu dikatakan KTP baru harus ditandatangani oleh Kepala Dinas dan tanda tangannya basah,” ujar Didik Gatot.

Perdebatan masih berlangsung ketika dalam salah satu sesi paslon nomor urut 2, Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono melempar pertanyaan kepada paslon nonor urut 3, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko tekait bagaimanan komitmennya jika nanti menjadi Bupati Malang tidak ada nepotisme bersama keluarga dalam penggarapan proyek pemerintah.

“Seperti kita tahu selama ini dalam pemberitaan ada salah satu Kepala Daerah yang memberikan proyek daerah kepada salah satu keluarganya. Meski dilelang secara terbuka, namun pemenangnya adalah salah satu keluarganya,” tanya Latifah Shohib.

Heri Cahyono kemudian menjawab bahwa hadirnya Malang Jejeg hadir karena terjadi Tsunami Politik di Malang Raya.

“Jadi kehadiran kami untuk untuk memperbaiki moral Kabupaten Malang. Begitupun keterlibatan keluarga dalam proyek pemerintah. Jangan sampai terjadi. Seperti yang dilakukan Pak Sanusi yang melibatkan mantunya dalam proyek Kabupaten Malang, tentu saja hal itu akan mempersulit kepala dinas,” tuding Sam HC. [yog/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar