Politik Pemerintahan

Deal, Pemda Banyuwangi Kucurkan Hibah ke KPU dan Bawaslu Rp 89,7 M

Banyuwangi (beritajatim.com) – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemda Banyuwangi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilakukan di ruang rapat Rempeg Jogopati, Selasa (1/10/2019).

Dalam naskah itu, Pemda Banyuwangi mengucurkan anggaran hibah senilai total Rp 89,7 Milyar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

“Alhamdulillah, kita bisa tepat waktu. Meskipun, anggaran kita terbatas DBH di semua kabupaten dikurangi. Ada Rp 110 Milyar, ini cukup banyak, sehingga harapan kita tahapan Pilbup dapat berjalan baik lancar, dan KPU dan Bawaslu menjalankan tugas secara profesional,” jelas Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, ditemui usai penandatanganan NPHD, Selasa (1/10/2019).

Bupati Anas berpesan, proses politik yang berjalan lima tahunan jangan sampai mengganggu perekonomian dan kondusifitas daerah. Lebih lagi, merusak tatanan pembangunan yang telah berjalan dengan baik seperti saat ini.

“Ini jangan sampai mengganggu agenda laju perjalanan kereta pembangunan yang telah berjalan. Jangan sampai hanya karena urusan perseoarangan sehingga menggangu investasi dan perekonomian daerah. Saya senang karena teman partai politik dan legislatif di DPR sudah komitmen untuk menjaga ini,”

“Ke depan, saya harapannya narasi-narasinya yang menyejukkan, jangan sampai ambisi pribadi merusak dukungan dan kondusifitas di daerah,” ungkapnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim menunjukkan NPHD yang telah ditandatangani bersama.

Sementara itu, Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni Rahman mengatakan, pihaknya mendapat anggaran hibah senilai Rp 73,662 Milyar. Anggaran tersebut dinilai cukup setelah dilakukan rasionalisasi untuk kebutuhan dan tahapan Pilkada mendatang.

“Insya Allah ini sudah kita cukupkan untuk tahapan pemilu mendatang. Hanya saja memang ada tambahan untuk pengadaan kotak suara maupun surat suara, ditambah honor adhoc,” katanya.

Begitu juga dengan Bawaslu Banyuwangi yang menyebut anggaran hibah Pilkada 2020 dari pemerintah dinilai cukup. Dalam NPHD, Bawaslu Banyuwangi mendapat anggaran Rp 16,1 Milyar.

“Setelah rasionalisasi kami rasa anggaran sudah cukup, yang penting honorarium jangan sampai turun dari anggaran pemilu sebelumnya. Meskipun, dari peraturan menteri keuangan (PMK) memang honor pengawas adhoc panwascam Rp 2,2 juta, tapi kita rasionalisasi disamakan dengan anggaran adhoc di penyelenggara KPU,” pungkasnya. (rin/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar