Politik Pemerintahan

Deadline NPHD, Bawaslu Harus Kordinasi Lagi dengan Pemkab Ponorogo

Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh [Foto: Endra/beritajatim]

Ponorogo (beritajatim.com) – Bawaslu Ponorogo dan tim anggaran Pemkab nampaknya akan duduk bersama. Mereka kembali membahas anggaran dana pengawasan Pilkada 2020. Pasalnya Bawaslu RI menerbitkan sejumlah aturan baru untuk diterapkan di daerah. Salah satunya terkait masa tugas bagi panitia pengawas kecamatan dan desa (panwascam dan panwas desa).

“Dengan aturan baru tersebut, dipastikan anggaran yang sudah disepakati bersama kemarin masih kurang,” kata Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh, Senin (23/9/2019) sore.

Sebelumnya, mengacu usulan dari KPU, tim anggaran melakukan revisi dengan Bawaslu Ponorogo terkait anggaran. Awalnya Bawaslu mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp 17,9 miliar. Dari dari hasil revisi tersebut, disepakati angka Rp 12,8 miliar.

Dalam pembahasan revisi, jumlah TPS disesuaikan dengan KPU sebanyak 1750 buah. Selain itu honor untuk panwascam dan panwas, kata Gus Choi, sapaan akrab Muhammad Syaifulloh, juga disesuaikan dengan besaran honor panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Intruksi Bawaslu RI turun pada 11 September. Sedangkan kami berkordinasi dengan pemkab terakhir pada 15 Agustus lalu,” katanya.

Dengan aturan dari Bawaslu RI tersebut, kata Gus Choi, anggaran Rp 12,8 miliar dipastikan kurang. Karena kebutuhan honor petugas memakan porsi antara 60-70 persen. Dia berharap pihaknya dengan tim anggaran kembali membahas permasalahan tersebut.

Karena yang dulu belum mengakomodir penambahan masa tugas panwascam dan desa. “Semoga sebelum penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019, anggaran pengawasan bisa dirubah merujuk dari aturan Bawaslu RI,” pungkasnya. [end/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar