Politik Pemerintahan

DBHCT 2021 Pamekasan Lebih Tinggi dari PAD Pajak dan Retribusi

Pamekasan (beritajatim.com) – Angka Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Pamekasan Tahun 2021, tembus pada angka sebesar Rp 64,5 miliar, sekaligus lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan 2020 dari sektor pajak dan retribusi sebesar Rp 51,4 miliar.

“Kegiatan usaha tembakau dan rokok di Pamekasan pada 2021, mampu menyambungkan sebesar Rp 64,5 miliar untuk keuangan daerah. Jumlah itu berdasar penerimaan Pemkab dari sektor DBHCT untuk tahun anggaran 2021,” kata Kepala Badan keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Sahrul Munir, Rabu (16/6/2021).

Sementara untuk total PAD pada tahun anggaran 2020 sekitar Rp 13,1 miliar lebih rendah dari angka DBHCT Pamekasan 2021. “Besaran penerimaan Pemkab Pamekasan dari sektor cukai lebih tinggi dibanding PAD 2020 melalui sektor pajak dan retribusi,” ungkapnya.

“Untuk PAD 2020 melalui sektor pajak daerah hanya sebesar Rp 35,3 miliar lebih, sedangkan PAD dari sektor retribusi daerah hanya berkisar di angka sebesar Rp 16,1 miliar,” sambung Sahrul Munir.

Tidak hanya itu, penerimaan dari sektor cukai tahun ini, terbilang lebih tinggi dibandingkan penerimaan serupa pada tahun sebelumnya. “Jadi penerimaan negara dari cukai rokok tahun ini meningkat dibanding sebelumnya, yakni dari angka Rp 56,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 64,5 miliar pada tahun ini,” jelasnya.

“Peningkatan ini tidak lepas dari perusahaan rokok yang beroperasi secara legal di Pamekasan terus meningkat, tentunya seiring dengan adanya proses pembinaan yang dilakukan secara intensif antara Pemkab Pamekasan dengan Kantor Bea Cukai Madura,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemkab Pamekasan, juga memastikan sekaligus mengalokasikan anggaran DBHCT 2021 untuk tiga bidang berbeda, yakni bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Bahkan sebesar 50 persen di antaranya diperuntukkan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sebesar 50 persen lainnya untuk dua bidang lainnya, meliputi sebesar 25 persen untuk bidang kesehatan dan 25 lainnya untuk bidang penegakan hukum. Di mana DBHCT tersebut nantinya dikelola setiap leading sektor berbeda.

Misalnya bidang kesehatan ditangani Dinas Kesehatan dan RSUD Waru, bidang penegakan hukum akan dibentuk Satgas (Satuan Tugas) dengan melibatkan penegak hukum, termasuk tim agen informan yang dibentuk Pemkab Pamekasan bekerjasmaa dengan Bea Cukai Madura. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar