Politik Pemerintahan

Data Kemiskinan di Jember Butuh Perbaikan

Dannis Barlie Halim

Jember (beritajatim.com) – Jumlah penduduk miskin pada 2020 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kenaikan dibandingkan 2019. Namun datanya masih butuh perbaikan agar tidak carut-marut.

Berdasarkan data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020, jumlah penduduk miskin adalah 247.990 jiwa atau 10,09 persen. Sementara pada 2019, jumlah penduduk miskin 226.570 jiwa atau 9,25 persen.

“Meningkatnya kemiskinan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja di Kabupaten Jember,” kata Dannis Barlie Halim, juru bicara DPRD Jember dari Nasional Demokrat.

Penanganan kemiskinan ditunjukkan dengan direalisasikannya Rp 110,805 miliar pada 2020 untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada program pembiayaan kesehatan. Anggaran sebesar ini diperuntukkan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) karena tidak tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Sementara itu untuk program pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan non kapitasi, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, serta jaminan kesehatan nasional kapitasi, Pemkab Jember telah menggelontor anggaran kurang lebih Rp 193,583 miliar pada 2020.

Di tengah semua kebijakan penanganan kemiskinan itu, DPRD Jember menilai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih carut marut dan membutuhkan perbaikan. “Sampai hari ini pemerintah kabupaten tidak memiliki hasil survei, verifikasi, dan validasi data kemiskinan DTKS yang mampu ditunjukkan kepada publik sebagai data yang valid,” kata Dannis.

Padahal, lanjut Dannis, DTKS perlu dioptimalkan agar warga mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan secara berkesinambungan. Data ini juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah. Pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari APBD provinsi atau APBD kabupaten merupakan prioritas.

“Kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar segera menjalankan pendataan dan updating data kemiskinan daerah secara berkala, enam bulan sekali, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat,” kata Dannis.

Pemberian sarana dan prasarana untuk pemberdayaan warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial harus transparan dan berbasis kebutuhan maupun data. “Pemerintah Kabupaten Jember harus meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Dannis.

DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember agar lebih serius dalam penanganan dan kepedulian terhadap kaum disabilitas. “Implementasikan secara maksimal pelaksanaan peraturan daerah tentang disabilitas dan peraturan bupati terkait disabilitas. Pemerintah daerah juga harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara mandiri,” kata Dannis. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar