Politik Pemerintahan

Data Agen dan Supplier BPNT Diduga Tak Transparan

Gresik (beritajatim.com) – Carut-marut permasalahan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik diduga akibat data agen dan supplier-nya tak transparan. Pasalnya, kualitas dan kuantitas barang sangat bergantung pada pihak penyalur dan penyedia sembako. Bantuan nantinya akan didistribusikan ke tiap-tiap pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS).

Ironisnya lagi, sistem pasar bebas membuat pengawasan menjadi lemah. Tidak heran jika kualitas sembako yang diterima pun berbeda-beda.

Lalu bagaimana prosedur menjadi agen penyalur di BPNT? Pihak Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, selaku pengawas program tersebut mengaku tidak memiliki wewenang tentang agen penyalur, apalagi perihal supplier yang menyuplai barang.

“Semua itu wewenang bank penyalur. Kalau di Gresik bekerjasama dengan Bank BNI,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Gresik, Sulyono, Kamis (16/07/2020).

Ia menambahkan, pihaknya berhak menindak agen yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan distribusi barang.

“Kalau melanggar, terpaksa kami coret. Sebab, berulang kali melanggar kesepakatan,” imbuhnya.

Dirinya mencontohkan, misalnya, menjual barang pabrikan kecuali beras, atau menyediakan barang kepada pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) yang tidak sesuai kesepakatan bersama saat menggelar musyawarah di tingkat desa atau kecamatan.

“Setiap bulan kami hanya menerima laporan data saja, termasuk jumlah agen saat ini. Totalnya saat ini yang masih beroperasi ada 224,” paparnya.

Sementara, Kordinator Daerah BPNT Gresik Suwanto mengaku tidak memiliki data pasti agen dan suplier yang ada di Gresik.

“Itu semua wewenang bank penyalur. Untuk agen dan suplier yang biasanya lebih hapal justru di kecamatan,” akunya.

Terkait dengan ini, Bank BNI sebagai bank penyalur BPNT di Gresik pun menjawab beberapa pertanyaan melalui vie email. Pertama, tentang mekanisme penunjukan agen BNI 46 yang bisa menyalurkan bantuan BPNT. Yakni, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Setiap agen 46 nanti mendapat beberapa fasilitas. Antara lain banner, x-banner, sertifikat, poster agen Bansos BPNT. Serta mesin EDC sebagai alat transaksi penebusan bantuan.

Agen 46 nanti akan mendapatkan fee dari setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan jenis transaksi yang telah tercantum dalam perjanjian kerjasama (PKS).

Tidak terkecuali tentang masalah kartu rusak atau pun hilang. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengurus hal tersebut di kantor BNI terdekat. Dengan didampingi pendamping dari dinas sosial. Sebab, mereka juga diwajibkan membawa surat keterangan yang ditandatangani pihak Dinsos. Yang menerangkan tentang KPM tersebut adalah penerima bantuan.

Yang tidak kalah penting, KPM juga diwajibkan membawa buku tabungan, KTP, KK dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar