Politik Pemerintahan

Dana Hibah Usulan KPU dan Bawaslu Ponorogo Dinilai Terlalu Besar

Ponorogo (beritajatim.com) – Tim anggaran Pemkab Ponorogo menilai usulan dana hibah yang sebesar Rp. 48 miliar terlalu besar untuk gelaran pilkada tahun 2020.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bambang Tri Wahono menyebut usulan KPU itu besar karena pihak KPU berasumsi ada empat pasangan calon (paslon) yang akan berlaga di pemilihan bupati (pilbup) 2020 mendatang. “Karena pakai asumsi empat paslon jadi usulan dana hibahnya besar,” kata Bambang, (9/8/2019).

Dengan asumsi tersebut, Bambang menyebut banyak pos pengeluarannya besar. Dia memberi contoh pengeluaran untuk alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) paslon yang difasilitasi oleh KPU. “Sesuai instruksi Bupati Ipong Muchlissoni, dana hibah itu untuk dirasionalkan. Karena sebelumnya ada lima pemilu termasuk pilpres, ini cuma satu pemilihan seharusnya tidak sebesar ini,”ungkapnya.

Rasionalisasi dana hibah itu, juga untuk Bawaslu yang mengusulkan Rp. 17, 9 miliar. Bupati Ipong, kata Bambang juga menggarisbawahi tidak sebesar itu. Pihaknya menilai tidak mungkin mencukupi sesuai usulan. Karena juga mempertimbangkan nilai kewajaran. “Saat ini diinternal tim anggaran masih bekerja untuk mengutak-utik supaya anggaran cukup dan efisien,” katanya.

Bambang berharap anggaran yang akan dihibahkan kepada KPU dan Bawaslu nantinya tidak sampai mengguncang APBD tahun depan. Karena prioritas anggaran sudah ditetapkan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. “Jadi tidak sekadar untuk pesta demokrasi yang hanya digelar lima tahun sekali,” pungkasnya.(end/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar