Politik Pemerintahan

Dana Hibah dan Bansos Naik dalam 2 Tahun Terakhir Jelang Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih menjadi salah satu sarana bagi petahana untuk menggaet pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Momentum penganggaran tak bisa dipisahkan dengan momentum politik elektoral.

Menjelang pemilu, nominal dana bansos dan hibah cenderung meningkat signifikan. “Kami punya rumus, bahwa dua tahun terakhir jelang pilkada, biasanya ada tren kenaikan sebagai bagian dari investasi yang mungkin itu diberikan kepada konstituen agar bisa terpilih kembali di periode berikutnya,” kata Hermanto Rohman, pengajar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan pengamat otonomi daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menurut Hermanto, penetapan APBD ini melibatkan eksekutif dan legislatif. Kedua belah pihak sama-sama tahu. “Kalau keinginan legislatif, yang punya ruang merencanakan adalah eksekutif. Anggaran yang dipesan legislatif kalau tidak direncanakan eksekutif, tidak akan bisa muncul dalam APBD. Maka harus direncanakan. Nilai asumsi dan proyeksi keuangannya harus muncul dalam perencanaan eksekutif,” katanya.

Hermanto mengatakan, dana bansos dan hibah seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan persoalan sosial di masyarakat. “Alat ukur permasalahan di masyarakat apa? Misalnya hari ini ada isu pembangunan berkelanjutan. Kalau mau smooth, legislatif seharusnya menentukan siapa mitra CSO yang bermitra dengan eksekutif, diakomodasi, dan punya kesepahaman untuk melaksanakan program bansos dan mengangkat problem apa,” katanya.

Namun, menurut Hermanto, eksekutif dan legislatif lebih suka membicarakan nominal dana bansos dan hibah. “Persoalan ini mau untuk apa, dikembalikan kepada penerima manfaat. Seharusnya di awal sudah dilakukan: pemerintah membuat konsep dasar, legislatif punya mitra CSO, mari diskusi bareng sebagai open government partnership,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar