Politik Pemerintahan

Dana Desa Bisa Bangkitkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Selasa (20/10/2020).

Workshop Evaluasi dan Monitoring dihadiri langsung PJS Bupati Malang Sjaichul Ghulam. Kasie Perencanaan dan Pengelolaan Aset Desa Kemendagri (virtual) Sandra, Wahyu Hidayat Sekretaris daerah Kabupaten Malang, Andreas Eddy Susetya Anggota Komisi 11 DPR RI, Teguh Setiawan selaku Perwakilan Kepala KPPN Malang, Camat serta Kades se Kabupaten Malang.

Workshop digelar Sejalan dengan Undang Undang No 6 tahun 2015 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2014, tentang anggaran desa yang bersumber dari anggaran negara. Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan adanya aspek yang harus di penuhi seperti SDM, berhubungan dengan kontrol serta pengawasan dana desa. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat mengikuti Undang Undang Desa untuk selanjutnya dapat di terapkan melalui kearifan desa.

“Selanjutnya saya harap dapat dilaksanakan secara berlanjut dan dapat memotivasi bagi kita semua dalam pelaksanaan pembangunan desa,” Sjaichul Ghulam.

Penggunaan dana desa yang cepat dan tepat, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa dan yang menjadi ujung tombaknya dalam hal ini yakni pemerintah desa. Serta harus terus di monitor oleh pemerintah daerah agar tercapai kesejahteraan yang menjadi harapan bersama.

Ghulam melanjutkan, fokus pengelolaan dana desa yang cepat, tepat dan terpadu demi pembangunan ekonomi pasca Covid-19, dana desa tahun ini berbeda karena demi mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19.

“Kami di komisi 11, tentu mempunyai fungsi dalam pembuatan perindang undangan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kita tahu bahwa dalam workshop ini kami ingin mendapatkan saran langsung dari lapangan tentang kendala dan implementasi pelaksanaan dana desa,” tambah Andreas Eddy Susetyo, Anggota Komisi 11 DPR RI.

Andreas melanjutkan, semua masukan dan hal yang menjadi kendala dapat di musyawarahkan yang sifatnya sama dengan rapat di gedung MPR. Sehingga, pertemuan ini di pergunakan sebaik baiknya untuk disampaikan langsung kepada Kementrian keuangan.

“Fokus lainnya, karena ini melibatkan KPPN maka Komisi 11 langsung mengecek kegiatan administrasi dan penyaluran apakah ada hambatan atau berjalan dengan baik, BPKP adalah mitra komisi 11 yang berperan sebagai konsultan, asuransi dan pengawasan,” pungkas Andreas. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar