Politik Pemerintahan

Dana BHCT di Pamekasan Capai Rp 47 Miliar

Pamekasan (beritajatim.com) – Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di kabupaten Pamekasan, pada 2019, mencapai angka sebesar Rp 47 miliar lebih atau terbesar di antara empat kabupaten lain di Madura.

Hal tersebut berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2019.

“Pamekasan adalah kabupaten dengan aliran dana bagi hasil cukai tembakau terbesar di Pulau Madura, yakni sebesar Rp 47.191.005.000,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Latif Helmi berdasar rilis yang diterima beritajatim.com, Selasa (25/6/2019).

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Bidang Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. “Secara umum, minimal 50 persen dana ini dialokasikan untuk jaminan kesehatan di Pamekasan. Sisanya dialokasikan ke dinas-dinas terkait sesuai kebutuhan pemkab Pamekasan,” ungkapnya.

“Semisal alokasi dana ke Dinas Pekerjaan Umum yang out put-nya untuk berbagai sarana infrastruktur, seperti jalan raya maupun berbagai fasilitas lainnya di Kabupaten Pamekasan,” sambung pria yang akrab disapa Pak Latif.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan berbagai layanan maupun fasilitas kesehatan sebagian besar juga bersumber dari dana ini. Sehingga tidak salah jika alokasi dana untuk jaminan kesehatan mencapai hingga separuh dari alokasi anggaran yang digelontorkan.

“Mungkin belum banyak yang tahu, kalau kita berobat ke rumah sakit dengan biaya murah menggunakan kartu BPJS, subsidi itu berasal dari cukai rokok. Termasuk juga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta pengadaan alat-alat kesehatan yang sudah dirasakan oleh warga Pamekasan,” jelasnya.

Sebelumnya pihak Bea Cukai Madura bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan, juga menyatakan komitmen mengendalikan sekaligus meminimalisir peredaran rokok ilegal di Bumi Gerbang Salam. Koordinasi tersebut digelar di Aula Kantor Bea Cukai Madura, Jl Jenderal Sudirman, Pamekasan, Selasa (2/4/2019) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga membahas berbagai tugas sekaligus fungsi dari instansi terkait demi mendorong turunnya angka rokok ilegal di Madura, khususnya di Pamekasan. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam hingga Satpol-PP Pamekasan. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar