Politik Pemerintahan

Dampak Pemutihan Hingga Akhir Oktober, Capai Rp 146,389 M

Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Boedi Priyo Suprayitno

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melaksanakan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB selama kurun waktu 23 September-14 Desember 2019.

Selain itu, juga pembebasan pokon BBN II dan seterusnya. Ini sebagai kado Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 yang jatuh pada 12 Oktober 2019.

Hingga data per 31 Oktober 2019 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim, sebanyak 325.042 wajib pajak atau surat ketetapan pajak (SKP) yang telah memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II, pembebasan denda dan daftar ulang.

Ini terdiri dari 60.557 SKP untuk pembebasan BBN II, 16.763 SKP untuk pembebasan sanksi administrasi PKB dan 247.722 SKP untuk daftar ulang.

“Ada 60.557 SKP yang sudah memanfaatkan Pembebasan BBN II. Potensi pendapatan yang hilang atau lost karena pembebasan sebesar Rp 27.162.343.500. Tapi potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok sebesar Rp 42.662.377.600,” kata Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Boedi Priyo Suprayitno didampingi Kabid Pajak Daerah, M Purnomosidi kepada beritajatim.com, Kamis (31/10/2019).

Sementara itu, menurut dia, untuk sasaran kedua adalah memberikan pembebasan denda atau sanksi administrasi PKB yang telah dinikmati 16.763 orang wajib pajak. “Potensi pendapatan yang lost sebesar Rp 1.752.554.310, tapi potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok sebesar Rp 5.700.191.200,” jelasnya.

Kemudian, untuk penerimaan PKB dari yang Daftar Ulang sebanyak 247.722 SKP. Potensi penerimaan PKB pokok sebesar Rp 98.026.624.950.

Total potensi yang didapat dari penerimaan PKB Pokok (Pembebasan BBN II, Pembebasan Denda dan Daftar Ulang) hingga 31 Oktober 2019 dari program pemutihan mencapai Rp 146.389.193.750. Sedangkan, potensi yang lost akibat pembebasan sebesar Rp 28.914.897.810.

Sementara itu, untuk laporan data kendaraan luar provinsi yang didaftarkan di Jatim, dampak kebijakan pembebasan BBN II berhasil memancing 5.261 obyek baru sebagai wajib pajak (terdiri dari 1.524 roda dua dan 3.737 roda empat). Total potensi penerimaan berhasil diperoleh sebesar Rp 8.555.116.750. Sedangkan, potensi yang lost akibat pembebasan sebesar Rp 5.355.978.900.

Sedangkan, wajib pajak yang terlambat membayar dan memanfaatkan pembayaran melalui PPOB Indomaret sebanyak 3.362 wajib pajak dengan potensi Rp 1.444.823.100.

Masa pemutihan akan berakhir pada 14 Desember yang kurang 1,5 bulan lagi. Setiap KB Samsat di seluruh Jatim telah menyediakan layanan tambahan berupa payment point di lingkungan KB Samsat.

“Kami harapkan masyarakat segera mungkin memanfaatkan kebijakan pemutihan ini, karena kurang 1,5 bulan lagi berakhir. Ini agar tidak terjadi antrean panjang, jika mengurus di akhir waktu pemutihan,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar