Politik Pemerintahan

Dampak Covid-19, Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan di Kabupaten Mojokerto Digratiskan

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memberikan diskon pembayaran pajak khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai bulan Mei hingga Juni 2020 hingga 15 persen. Bahkan pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan digratiskan hingga tiga bulan ke depan.

Kebijakan tersebut sebagai usaha stimulus bagi ratusan pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) di triwulan kedua diperkirakan turun sebesar 20 persen, namun PAD Kabupaten Mojokerto di triwulan pertama mencapai Rp129 miliar.

“Kita memang lakukan refocusing dan realokasi anggaran, untuk diarahkan ke kesehatan (penanganan Covid-19). Pemda melalui Bapenda juga sudah komunikasi. PBB-P2 akan di diskon hingga 15 persen mulai bulan April hingga Juni hari ini (3 bulan program Covid-19),” ungkap Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (22/4/2020).

Bulan April di diskon 15 persen, Mei 10 persen dan Juni diskon 5 persen. Selain PBB-P2 bagi masyarakat, Pemkab Mojokerto juga menggratiskan pajak restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan. Bupati berharap langkah tersebut dapat menumbuhkembangkan kembali semangat para penggiat usaha yang terdampak pandemi.

“Pariwisata adalah yang paling awal terdampak, sebab operasionalnya harus kita tutup sementara. Di samping itu, restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan juga tidak mendapat pemasukan karena ikut terdampak. Maka, kita putuskan untuk menggratiskan pajak mereka selama tiga bulan. Kita perkirakan terjadi penurunan PAD di triwulan kedua sebesar 20 persen karena ini,” katanya.

Dengan kebijakan tersebut, para penggiat usaha di Kabupaten tidak sampai merumahkan para karyawannya atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, trend peta sebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto terus mengalami kenaikan. Dari trend tersebut, tentu mempengaruhi berbagai aspek secara drastis yakni sosial ekonomi masyarakat hingga pendapatan daerah.

“Akses kemudahan berupa penggratisan pajak daerah, dan retribusi daerah diharapkan banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto sehingga tidak sampai ada karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Diharapkan langkah ini dapat mendorong tetap berjalannya perekonomian, mengurangi penurunan produksi, dan risiko bertambahnya pengangguran di Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

Menurutnya, paling bahaya sekarang adalah Orang Tanpa Gejala (OTG). Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah sebaran Covid-19 yang sudah berlaku di beberapa wilayah di Jawa Timur, Bupati mengaku bahwa Pemkab Mojokerto telah melakukan persiapan matang jika saja PSBB diterapkan di Kabupaten Mojokerto.

“Jika itu terjadi (PSBB), kita harus siap. Sarananya kita siapkan semua. Kita punya beberapa check point atau posko skrining di PPST Trowulan, juga ada di Tol Penompo. Jika dibutuhkan, kita juga akan buat di Ngoro dan Pacet-Trawas. Namun masyarakat di Trawas sudah melakukan pembatasan sendiri. Rumah Sakit dan Puskesmas juga akan kita siagakan terus,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi menambahkan, demi memudahkan pembayaran pajak di tengah wabah Covid-19, Bapenda Kabupaten Mojokerto juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran daring. Pembayaran itu bisa melalui aplikasi belanja online, minimarket dan M-backing. “Adapun bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran langsung akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB dan Kantor Bapenda sendiri,” pungkasnya.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar