Politik Pemerintahan

Dampak Audit BPK Disclaimer, Jember Tak Peroleh Insentif

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Jember (beritajatim.com) – Predikat ‘disclaimer’ dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2019 berdampak terhadap insentif dari pemerintah pusat.

“Jember tidak mendapatkan dana insentif dari pusat, karena dana insentif diperuntukkan kabupaten yang mendapatkan predikat (hasil audit BPK) wajar tanpa pengecualian,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Menurut Halim, dana insentif dari Kementerian Keuangan ini berkisar Rp 40-50 miliar setiap kabupaten. “Lumayan,” katanya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap tata kelola keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2019 menunjukkan predikat terburuk sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Jember pasca reformasi.

Dalam auditnya, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, penganggaran dan realisasi belanja pada 13 organisasi perangkat daerah sebesar Rp 70,745 miliar tidak tepat. Kedua, kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,237 miliar. Ketiga, kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan belanja modal pada lima organisasi perangkat daerag sebesar Rp 4,561 miliar.

PK merekomendasikan kepada bupati agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memverifikasi belanja yang dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kedua, merevisi keputusan tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah supaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Ketiga, memproses kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,237 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke kas daerah. Keempat, memproses kekurangan volume dan ketidaklayakan pembayaran biaya personel jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp 4,561 miliar. Ada dua cara, yakni menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Rp 2,039 miliar dan menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan sisa pembayaran atas potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,522 miliar. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar