Politik Pemerintahan

Cut-Off APBD Jember 2020, Tak Boleh Lagi Ada Kongres

Ketua Komisi C David Handoko Seto dalam salah satu sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020 akan dibahas ulang oleh DPRD dan Pelaksana Tugas Bupati Abduk Muqiet Arief. Belanja untuk kegiatan tatap muka seremonial yang melibatkan banyak orang semacam kongres atau sarasehan tidak diperkenankan.

Saat ini, Muqiet sudah memutuskan melakukan ‘cut-off’ realisasi anggaran APBD sejak 28 September 2020. Langkah ini didukung DPRD Jember, karena nantinya sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dibahas ulang oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selama ini pelaksanaan APBD 2020 masih menggunakan payung hukum peraturan kepala daerah.

Langkah awal DPRD Jember untuk mendukung ‘cut-off’ itu adalah melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran selama ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah realisasi anggaran untuk acara seremonial atau pertemuan yang melibatkan banyak orang, yakni ‘Selametan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja’, pengumpulan guru tidak tetap (GTT), dan ‘Selametan Jalan’, beberapa waktu lalu.

“Anggaran-anggaran seperti kongres yang belum terealisasi, karena sudah ‘cut-off’ anggaran, kami melarang itu dilaksanakan, karena itu bukan kegiatan yang penting dan mengikat,” kata Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, Rabu (7/10/2020).

David juga khawatir kegiatan itu jika dilaksanakan bakal digunakan hal-hal berbau politis, karena saat ini memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah. “Saya pikir anggaran itu lebih baik dialihkan untuk kepentingan yang lebih mengikat, penting, dan mendesak,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (5/10/2020), Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Jember Danang Andriasmara mengatakan, pihaknya merealisasikan anggaran makanan dan minuman untuk acara ‘Selametan P3K’ dan ‘Selametan GTT’ karena ada permintaan dari Badan Kepegawaiaan dan Sumber Daya Manusia. “Kalau kami tidak memberikan makan dan minum, kan (peserta acara) lapar waktu siang,” katanya.

David mengingatkan bahwa dalam surat edaran bupati pada 16 Januari 2020, pencairan anggaran hanya untuk kegiatan yang mengikat, penting, dan mendesak. “Apa kalau tidak ada selametan (kenduri), lalu GTT seluruh Kabupaten Jember kena sial semua? Kami melihat itu bukan kegiatan yang penting, mendesak, dan mengikat. Seandainya tidak ada selametan seperti itu, GTT makan di rumah masing-masing, masa mau protes kepada pemkab,” katanya.

David mengaku bingung dengan cara pejabat Pemkab Jember memaknai syarat penting, mengikat, dan mendesak untuk merealisasikan anggaran sesuai peraturan kepala daerah tentang APBD 2020. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar