Politik Pemerintahan

Covid-19 Masih Tinggi, Divisi Riset MCW Tolak Pilkada Serentak

Malang (beritajatim.com) – Wabah Covid-19 melanda hampir seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Belum ada tanda-tanda wabah pandemi tersebut, dikendalikan dengan signifikan oleh Pemerintah. Pasalnya, angka orang yang positif Covid-19 terus mengalami kenaikan perhari. Sementara tahapan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) serentak di tahun 2020 yang akan digelar di 270 daerah, harus tetap berjalan.

Dengan kondisi tersebut, sangat rawan memicu cluster baru. Karena tingginya interaksi antar penyelengara, penyelenggara dengan peserta Pilkada, penyelenggara dengan pemilih di masyarakat dan juga peserta Pilkada dengan pemilih saat kampanye.

“Tentu aktivitas Pilkada yang terus berjalan ini sangat rawan terjadinya cluster baru. Sehingga kami menyatakan sikap politik kepada publik tentang penolakan terhadap Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi dan mendesak kepada Pemerintah, KPU dan DPR untuk tegas melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan amanat Pasal 201 A ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu melaksanakan amanat konstitusi berdasarkan azas “Solus Poppuli Suprema Lex” Bahwa Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi. Sehingga menunda Pilkada demi menyelamatkan rakyat dan masa depan demokrasi jauh lebih penting,” ungkap Titik Diniyah dari Divisi Riset Malang Corruption Watch (MCW ) melalui siaran persnya, Kamis (15/10/2020).

Berdasarkan data di laman resmi Covid19.go.id, kata Dini, per tanggal 14 Oktober 2020 tercatat sudah 340.622 orang terkonfirmasi, 65.299 orang positif/aktif, 12.027 orang meninggal dan 263.296 sembuh. Sehingga wilayah Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki peningkatan jumlah kasus terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Dini mencontohkan, seperti di Kabupaten Malang memang telah menjadi zona kuning, namun peningkatan jumlah kasus masih tetap terjadi dengan rata-rata penambahan kasus kurang lebih 10 kasus per hari. Per 13 Oktober total keseluruhan jumlah orang yang terpapar Covid-19 sebanyak 973 orang.

“Jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Dan Wilayah Jawa Timur masih menjadi salah satu daerah yang memiliki peningkatan jumlah kasus terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dengan jumlah bertambahnya kasus 200-300 lebih per hari, dan persentase tingkat kematian yang cukup tinggi bila dibandingkan daerah lain. Dengan kondisi itu, beberapa daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada masih terpapar Covid-19, khususnya di Kabupaten Malang tentu hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama,” tegas Dini.

Dari riset MCW sejauh ini, lanjut Dini, Keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi. Bahwa salah satu asas penting dalam konstitusi Negara adalah azas “solus populi suprema lex”. Sementara terdapat 31 daerah yang melaksanakan Pilkada masih menyandang status zona merah.

“Meskipun ada beberapa daerah sudah berstatus zona kuning, namun kondisi tersebut syarat dengan risiko sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan bagi Negara untuk menunda Pilkada sebagai wujud memperjuangkan azas konstitusional rakyat dan mewujudkan Pilkada yang substansial,” ujarnya.

Dini memaparkan, para penyelenggara juga merupakan kelompok yang rentan terpapar wabah ini. Ketua KPU Arief Budiman dan 3 komisioner lainnya yang pada September lalu dikabarkan tertular virus Covid-19 dan beberapa Komisioner hingga Staf Bawaslu, juga sudah terpapar Covid-19. Selain itu, terdapat sebanyak 60 calon kepala daerah terpapar Covid-19 per September 2020 lalu.

“KPU juga menyatakan ada tiga calon kepala daerah yang meninggal karena Covid-19, yakni calon Bupati Berau, calon Wali Kota Bontang, dan calon Bupati Bangka Tengah. Selain itu ada puluhan penyelenggara Pilkada (Kabupaten Agam, Kabupaten Boyolali) yang terkonfirmasi Positif Covid-19. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, Penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mengacam rakyat, tapi juga melahirkan cluster baru. Sehingga kondisi itu justru memperburuk kondisi krisis pandemi Covid-19 di Indonesia,” beber Dini.

Dini melanjutkan, potensi penyalahgunaan dan pemanfaatkan anggaran penanganan Covid-19 untuk kepentingan elektoral Pilkada para calon kepala daerah, juga sangat sulit dihindari karena keterbatasan kontrol publik.

“Hasil penelusuran sementara MCW menemukan adanya pemanfaatan program bantuan sosial untuk kepentingan kampanye yang dilakukan bersamaan dengan pendistribusian bantuan, pangan ataupun non pangan, handsanitizer dan masker yang dilabeli foto salah satu paslon. Selain itu, potensi pemanfaatan sumberdaya publik melalui sejumlah program bantuan sosial, menunggangi aktifitas penanganan Covid-19 untuk kampanye paslon. Serta beragam aktifitas politik dengan melibatkan jumlah melebihi dari peraturan protokol kesehatan adalah hal yang pasti terjadi,” Dini mengakhiri. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar