Politik Pemerintahan

Cegah Virus Corona di Ponorogo, Ipong Terbitkan 15 Kebijakan

Bupati Ipong Muchlissoni (foto: Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Merebaknya global pandemic Covid-19 atau virus Corona, yang juga sudah sampai Indonesia, Bupati Ipong Muchlissoni membuat 15 kebijakan dalam pencegahan dan penanganan virus tersebut. Kebijakan itu diambil setelah Pemkab Ponorogo mengadakan rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi virus corona pada Senin (16/3/2020) di Pendopo Pemkab setempat. Selain seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), rapat juga diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan di Ponorogo. Mulai dari Polres Ponorogo, Kodim O892, Pimpinan perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan, Ormas dan Tokoh Masyarakat di bumi reyog.

“Kami juga bentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan Covid -19 atau virus Corona. Supaya penanganannya bisa terkoordinasi dengan baik,” kata Ipong Muchlissoni, usai rapat pada Senin siang.

Kebijakan itu di antara sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dengan memerintahkan seluruh jenjang sekolah, mulai usia dini hingga Perguruan Tinggi diliburkan selama 2 minggu. Terhitung dari tanggal 17 Maret hingga 30 Maret 2020. Seluruh rumah sakit swasta diminta menyediakan minimali 5 kamar isolasi, RSUD dr Harjono 10 kamar isolasi, dan setiap puskesmas minimal satu ruangan.

“Kami minta satgas nanti untuk menyediakan sebanyak mungkin fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum,” katanya. [end/but]

Berikut 15 kebijakan Pemkab Ponorogo terkait penanganan virus Corona.

1. Seluruh jenjang sekolah mulai pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi diliburkan 14 hari, terhitung 17 Maret hingga 30 Maret 2020.

2. Satgas bertugas menyediakan sebanyak mungkin fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum.

3. Kepala desa diminta menggerakkan kerja bakti untuk berbagai fasilitas umum serta meminta pengurus masjid atau musala untuk sementara tidak menggunakan karpet

4. Seluruh ASN tetap bekerja di kantor dan wajib menjadi agen penyuluh pencegahan Corona di lingkungannya.

5. Seluruh sekolah dalam waktu satu bulan ke depan tidak boleh berwisata ke luar Ponorogo, DPRD juga diimbau tidak mengikuti kunjungan kerja, kegiatan dinas ASN harus seizin bupati.

6. Semua pihak yang dipimpin kades, dan disupervisi oleh camat, harus mengawasi keluar masuknya orang di wilayah masing-masing.

7. Kegiatan masal seperti konser sebisa mungkin dihindari, kegiatan tilik desa juga ditiadakan.

8. Camat, kades, dan penyuluh agama diminta mengajak masyarakat subuh berjamaah di masjid, dan terkait agenda pengajian keliling di bulan Maret tetap dilanjutkan, namun untuk bulan April ditiadakan.

9. Masyarakat diminta tidak menggelar acara menyambut warga yang datang dari manapun, terutama dari luar negeri.

10. Seluruh rumah sakit swasta diminta menyediakan minimali lima kamar isolasi, RSUD dr Harjono 10 kamar isolasi, dan setiap puskesmas minimal satu ruangan.

11. Dinkes dan RSUD diminta menambah persediaan cadangan obat, terutama obat yang menyangkut imunitas, serta masker dan hand sanitizer.

12. Diupayakan hari ini juga satgas mengundang seluruh pondok pesantren untuk mendiskusikan langkah terhadap santri.

13. Satgas diminta membuat bahan publikasi untuk menyatukan bahasa terkait Korona, dan disebarluaskan kepada masyarakat.

14. Ke depan jika ada warga Ponorogo yang statuanya pasien dalam pengawasan (PDP), biaya berobatnya akan ditanggung Pemkab, walau dimanapun berobatnya.

15. Tempat wisata di Ponorogo ditutup selama dua minggu.

Apa Reaksi Anda?

Komentar