Politik Pemerintahan

Cegah Lonjakan Covid-19, Pemkot Mojokerto Terapkan PPKM

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Ruang Galery, Rumah Rakyat.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai pekan ini. Hal ini, disampaikan Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Ruang Galery, Rumah Rakyat, Kota Mojokerto.

Penerapan PPKM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

“Sesuai dengan Inmendagri, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. Dari parameter yang ada, Kota Mojokerto ini sudah memenuhi keempat unsur yang ada,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Selasa (12/1/2021).

Keempat unsur tersebut yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen

Penerapan PPKM nantinya, akan dimulai pada 15-28 Januari 2021. Pembatasan ini pun, berlaku di seluruh sektor. Baik pada sektor perdagangan, perkantoran, pendidikan, institusi pemerintah dan lain sebagainya. Dimana, untuk rumah makan, restoran, supermarket, mall akan diterapkan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB.

“Tentunya, penerapan jam operasional ini dibarengi juga dengan sanksi, jika para pemilik usaha kedapatan melanggar aturan. Sosialisasi PPKM, akan kami lakukan mulai besok dan semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Kami yakin, semua pihak dapat bersinergi dalam menjalankan PPKM di Kota Mojokerto,” katanya.

Karena, lanjut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, semua pihak berpengalaman dari pembatasan sosial skala mikro di Kota Mojokerto. Sebelum Idul Fitri dan awal pandemi Covid-19, Kota Mojokerto dapat menekan angka lonjakan kasus Covid-19. Selain pembatasan jam operasional di tempat perbelanjaan dan rumah makan, Pemkot Mojokerto juga menerapkan pembatasan jumlah kapasitas di tempat ibadah.

“Yakni sebesar 50 persen dari biasanya. Tidak hanya itu, dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Seperti hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara waktu, tempat wisata dan tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan belajar mengajar secara daring atau online bagi semua satuan pendidikan akan dilaksanakan secara 100 persen,” ujarnya.

Dan membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen. Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pihaknya berharap dengan penerapan PPKM dalam waktu dekat ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan memberikan dukungan.

“Penerapan PPKM ini kami jalankan untuk melindungi masyarakat secara luas. Mohon dukungan dalam pelaksanaannya, agar penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan. Dan, kegiatan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal,” pungkasnya. [tin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar