Politik Pemerintahan

Cegah Klaster Baru, Buruh di Mojokerto Pilih Dialog UU Cipta Kerja dengan Forkopimda

Ngobrol Bareng Forkopimda bersama Serikat Buruh Mojokerto di pintu masuk Kawasan NIP Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan buruh di Mojokerto menggelar dialog bersama Forkopimda membahas Undang-undang Cipta Kerja. Dialog bersama yang digelar di pintu masuk Kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini juga untuk mencegah adanya klaster baru Covid-19.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, perbedaan merupakan hal yang wajar, namun dalam menyampaikan hak hendaknya tidak mengganggu orang lain, terlebih lagi saat ini masih di wabah Pandemi Covid-19. “Sehingga harus menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya, Rabu (7/10/2020).

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengatakan, dengan kegiatan tersebut dinilai sebagai hal yang positif karena di dalam situasi pandemi Covid-19, Kabupaten Mojokerto sudah masuk dalam zona orange (resiko sedang). “Kita akan maksimalkan ke tingkat zona kuning sampai zona hijau,” katanya.

Kegiatan tersebut digelar untuk memfasilitasi serikat pekerja atau buruh yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pjs Bupati dan DPRD Kabupaten Mojokerto. Masih kata Kapolres, nantinya hasil tersebut akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi di pusat.

“Mereka semua ini adalah warga kita, teman kita, saudara kita, sehingga kita bisa bersatu dalam memberantas dan juga membunuh Covid-19. Dan juga kita bisa menerima aspirasi dan juga bisa kita teruskan ke pimpinan pusat agar nantinya semua hal dari buruh yang diinginkan bisa kita akomodir dan disampaikan ke pimpinan pimpinan pusat,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, jika kegiatan tersebut murni dilakukan untuk menampung aspirasi para pekerja yang ada di Mojokerto. Yang menjadi fokus dalam giat ini yakni, membahas tentang Omnibus Law, dimana pekerja merasa dirugikan dengan di SAH kannya RUU Omnibus Law menjadi Undang Undang.

“Polri sebagai koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari jalan terbaik dan bukan sebagai pengambil keputusan. Sehingga tugas pokok Polri yakni menciptakan kondusifitas di wilayah Mojokerto. Hari ini digelar ngobrol bareng bersama Kapolres Mojokerto dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto untuk mencari win win solution untuk semua pihak. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain,” ujarnya.

Turut hadir dalam Ngobrol Bareng Forkopimda bersama Serikat Buruh Mojokerto tersebut yakni Ketua DPRD Mojokerto Ayni Zuhro, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, perwakilan elemen pekerja serta beberapa elemen masyarakat. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar