Politik Pemerintahan

Cabup Faida: Keputusan Pusat Tak Selalu Harus Diikuti

Jember (beritajatim.com) – Calon bupati petahana Faida mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Faida mengatakan, pemerintah daerah memiliki otonomi dan tak lepas dari pemerintah provinsi dan pusat. “Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab, termasuk memberikan pengawasan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya, dalam debat publik putaran ketiga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (1/12/2020) malam.

“Aturan-aturan yang dilakukan, ketentuan keputusan yang dilakukan (pemerintah) kabupaten, juga telah dilakukan fasilitasi dan harmonisasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Faida

“Itulah satu sinergi, harmonisasi yang selalu terjadi di pemerintahan kita. Oleh karenanya apabila ada teguran itu karena pemerintah melakukan tugas pengawasannya. Kalau mereka melakukan kontrol, itu karena mereka melakukan fungsi kewenangannya, bukan karena satu pembangkangan. Karena memang dalam satu pemerintahan harus ada pengawasan,” kata Faida.

“Satu bukti bahwa hal yang telah diputuskan pusat tidak selalu harus kita ikuti. Kita mengikuti keinginan rakyat. Terbukti ketika Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) mengeluarkan IUP (izin Usaha Pertambangan) tambang Silo, kita punya kesempatan dalam otonomi daerah, menggugat melalui sidang non litigasi,” kata Faida.

“Terbukti di sana pemerintah provinsi melampaui pemerintah kabupaten. Tidak ada rekomendasi pemerintah kabupaten, dan keputusan dibuktikan bahwa itu cacat formil dan harus dicabut. Kementerian ESDM dengan gugatan dari Kabupaten Jember, IUP itu dicabut resmi, karena kita mengedepankan keinginan rakyat, bukan sekadar surat-menyurat,” kata Faida.

Pernyataam Faida ini menjawab kritik calon wakil bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman soal banyaknya teguran dari pemerintah pusat dan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Salah satunya surat Menteri Dalam Negeri terkait rekomendasi pemeriksaan khusus atas birokrasi Pemkab Jember. “Ini bagaimana Jember bisa maju kalau kemudian penataannya tidak sinkron dengan provinsi dan pusat,” kata Firjaun. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar