Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Capaian Vaksinasi Rendah, Sumenep Kesulitan Gelar Pilkades Serentak

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli

Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum bisa memastikan, kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 di wilayah setempat, karena terganjal syarat dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kabupaten Sumenep sekarang ini level 2 PPPKM, jadi bisa untuk menggelar Pikkades serentak dengan syarat dan ketentuan khusus. Diantaranya, capaian vaksinasi harus minimal 70 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, Kamis (16/09/2021).

Ia menjelaskan, hingga saat ini, capaian vaksinasi di Sumenep masih di bawah 20 persen. Karena itu, pihaknya tengah mencari formulasi yang tepat untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kahupaten Sumenep, terutama di desa-desa yang menggelar Pilkades.

“Besok kami akan rapat koordinasi bersama camat, Pj Kades, Sekdes, dan panitia pilkades, membahas persiapan pelaksanaan pilkades serentak,” ujarnya.

Ramli memaparkan, berdasarkan surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri terkait permohonan ijin pelaksanaan pilkades serentak, diamanatkan untuk percepatan vaksinasi di desa-desa, demi mendorong terciptanya ‘herd immunity’.

“Tentu saja hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi klaster baru kasus Covid-19 pasca pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah akan mewajibkan setiap pemilih yang datang ke TPS Pilkades menunjukkan kartu vaksin? Ramli enggan memastikan. Ia berdalih masih merumuskan formula yang tepat untuk mendongkrak capaian vaksinasi.

“Wajib vaksin bagi pemilih yang akan ke TPS Pilkades masih menjadi salah satu wacana sebagai langkah mempercepat capaian vaksinasi. Kami masih akan membahas bersama tentang itu,” pungkasnya.

Ada 86 desa di Kabupaten Sumenep yang akan menggelar pilkades serentak 2021. Semula pilkades serentak dijadwalkan pada 8 Juli 2021. Namun pelaksanaan pilkades terpaksa ditunda seiring turunnya SE Mendari Nomor 141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 tentang penundaan pilkades serentak sehubungan pemberlakuan PPKM darurat. (tem/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar