Politik Pemerintahan

Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemkab Bojonegoro Terendah Kedua se-Jatim

Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Daerah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Surabaya.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro menempati urutan kedua tertinggi se-Jawa Timur. Besaran APBD Kabupaten Bojonegoro 2019 sebesar Rp 7,1 Triliun.

Namun, dari segi capaian aksi pencegahan korupsi Kabupaten Bojonegoro justru menempati peringkat terendah ke dua, setelah Kabupaten Bangkalan. Demikian berdasarkan laporan hasil pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) pada semester III 2019.

Sesuai data dari Stranas PK, capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi Kabupaten Bojonegoro hanya 58 persen. Terbawah setelah Bangkalan, 47 persen. Diurutan ketiga, Kabupaten Magetan, Pamekasan, Kota Probolinggo ketiganya capaiannya 87 persen.

“Selain itu Kabupaten/Kota di Jawa Timur capaian strategi nasional pencegahan korupsi pada semester III 2019 sudah 100 persen,” ujar Perwakilan Bojonegoro Institute, Joko Riyadi, sesuai data Stranas PK, Jumat (14/2/2020).

Pencegahan korupsi itu, sesuai laporan Stranas PK Triwulan III merupakan mandat Presiden RI Joko Widodo kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan melakukan 11 aksi dan 27 sub aksi pencegahan korupsi 2019-2020.

Aksi pencegahan itu dengan tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti LSM, akademisi, dan media. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) dibentuk untuk mengawal Stranas PK. Timnas PK terdiri dari Ketua KPK, Mendagri, MenBappenas, MenPANRB, dan Kastaf Kepresidenan.

Sementara diketahui, sebagai wujud partisipasi dari kelompok masyarakat sipil dalam optimalisasi pelaksanaan Stranas PK melalui monitoring dan evaluasi, Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) bersama Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) dengan dukungan dari United Nations Development Program (UNDP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Daerah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“FGD ini keempat kalinya kami lakukan, besok di Manado dan Bali,” kata perwakilan Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko usai FGD di Hotel Novotel Surabaya, Jumat (14/2/2020).

Tujuan dari FGD ini, lanjut Wawan, untuk meningkatkan sosialisasi peran Stranas PK, bagaimana aksi mereka di daerah. Selain itu, juga ingin melihat bagaimana perkembangannya di daerah sejak disahkan pada Juni 2018. “Kita ingin melihat apakah Stranas PK sudah berdampak di masyarakat penerima manfaat dari program KPK,” pungkasnya. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar