Politik Pemerintahan

Calon Penghuni Rusunawa di Mojokerto Keberatan Tarif Sewa

Rusunawa di Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Foto : misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Para calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto mengeluhkan besaran tarif sewa. Yakni paling tinggi sebesar Rp350 ribu per bulan atau Rp4,2 juta setahun.

Pasalnya, rata-rata calon penghuni adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tarif sewa diatur dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Pasal 20 ayat (1) batas paling tinggi tarif sewa sepertiga dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Rp1.630.059.

Yaitu Rp 543.353 per bulan atau Rp 6.520.236 setahun. Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari pun menetapkan tarif sewa rusun tahun ini dalam Surat Keputusan (SK) nomor 188.45/314/417.111/2019. Dengan rincian kamar di lantai 1 Rp350 ribu per bulan, lantai 2 Rp325 ribu per bulan, lantai 3 Rp300 ribu per bulan serta lantai 4 Rp275 ribu per bulan.

Namun, tarif tersebut belum termasuk biaya listrik, air bersih, gas dan retribusi kebersihan dan keamanan. Rusunawa in menampung 58 Kepala Keluarga (KK) MBR dan penghuni bantaran rel kereta api yang tidak mempunyai rumah. Rusunawa diperuntukan untuk warga Kota Mojokerto.

Salah satu warga bantaran rel KA di Lingkungan Sabuk, Kelurahan Prakuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Suwoto (68) mengaku keberatan jika tarif sewa rusunawa tersebut. “Keberatan karena itu belum biaya listrik, air dan gas,” ungkapnya, Selasa (3/9/2019).

Masih kata Ketua RW IV, pemberitahuan awal jika tarif sewa sebesar Rp300 ribu per bulan. Menurutnya, sebagai pensiunan pegawai PT KAI, ia tak menerima pensiun bersih karena harus dipotong angsuran bank sebesar Rp2,6 juta dari uang pensiun sebesar Rp2,9 juta per bulan.

“Otomatis saya terima pensiunan hanya Rp300 ribu per bulan. Setiap hari saya sewakan Tosa, bisa dibilang makan ikut istri. Istri saya terima catering dan tukang masak jika dibutuhkan. Disini ada 40 KK yang tinggal di bantaran rel KA,” ujar pria yang tinggal di bantaran rel KA sejak 25 tahun lalu.

Di rumah semi permanen tersebut dia tinggal bersama istri serta anak dan menantunya. Sementara dari 40 Kepala Keluarga (KK) tersebut, sebanyak 22 KK mengajukan permohonan untuk menghuni rusunawa karena tidak mempunyai rumah di tempat lain. Ia berharap tarif sewa rusunawa tersebut turun.

“Kami berharap kalau bisa tarif sewa rusun diringankan. Karena tidak semua warga sini pensiunan PT KAI, kasihan warga yang cuma jadi pedagang. Dan 22 KK tersebut, saya berharap bisa mendapatkan rusunawa karena kuota yang diberikan hanya untuk 20 KK,” tambahnya.

Hal senada dikatakan penghuni bantaran rel KA di Lingkungan Sabuk, Sucipto (60). “Saya jualan bubur ayam, setiap hari paling banyak penghasilan hanya Rp50 ribu sehari. Tarif segitu kami keberatan. Harapannya Rp300 ribu sebulan sudah termasuk biaya listrik dan air bersih,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, Muraji membenarkan banyak warga yang menyatakan keberatan dengan tarif sewa rusun. “Tarif sewa telah ditetapkan Walikota dan kita tidak bisa berbuat banyak. Kita mengakomodir yang mau saja,” jelasnya.

Berdasarkan usulan dari 18 kelurahan, lanjut Muraji, terdapat 411 KK calon penghuni rusunawa. Pihaknya membuka masa pengajuan permohonan sampai 9 September 2019. Pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap para calon dan ditarget akhir tahun 2019, rusunawa sudah ditempati,” pungkasnya.[tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar