Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Calon Pengantin di Lamongan Wajib Tes Swab Antigen, Penghulu Tidak, Kenapa?

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Lamongan, Khoirul Anam saat memberikan pemaparan pada suatu acara.

Lamongan (beritajatim.com) – Selama PPKM Darurat berlangsung disyaratkan bagi para calon pengantin yang menikah, wali nikah, dan dua orang saksi untuk melakukan tes swab antigen yang dibuktikan dengan hasil tes antigen. Meski demikian, syarat tersebut tidak berlaku untuk penghulu.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat. Tak hanya itu, bahkan pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 ditiadakan.

“Hasil swab antigen itu berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Serta KUA hanya melayani pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021,” kata Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Lamongan, Khoirul Anam saat dihubungi, Minggu, (18/7/2021).

Sementara itu, meski penghulu yang wajib hadir di setiap akad nikah sebagai petugas dari KUA yang ditunjuk untuk memimpin pernikahan calon pengantin, ternyata tidak disyaratkan untuk melakukan tes swab antigen sebagaimana calon pengantin, wali nikah dan dua saksi tersebut.

“Dalam SE itu memang tidak disebutkan untuk penghulu, tetapi kami selalu melakukan monitoring dan koordinasi dengan masing-masing KUA untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Lamongan,” terang Khoirul Anam.

Dalam keterangannya, Anam juga menyampaikan, bahwa selama PPKM darurat, pegawai KUA di Kecamatan juga menerapkan sistem Work From Home (WFH), sehingga ketika ada warga yang ingin menikah, yang masuk ke kantor hanya penghulu.

“Memang kita sangat kekurangan penghulu, bahkan ada kecamatan yang hanya punya satu penghulu. Namun, semua penghulu sudah divaksin Covid-19 dua dosis. Jika ada penghulu atau pegawai KUA yang sakit kita suruh cuti dulu, begitu juga jika ada yang reaktif atau terpapar Covid maka untuk sementara kita Plt,” terang Anam.

Tak hanya itu, Anam juga menjelaskan, bahwa selama bertugas seluruh pegawai tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat sesuai anjuran, dan selalu memakai sarung tangan, masker, face shield dan hand sanitizer. Hal itu dilakukan, tambah Anam, sebagai bentuk ikhtiyar bersama dalam menanggulangi Covid-19.

Berdasarkan data yang masuk per 17 Juli 2021, Anam mengungkapkan, ada 519 calon pengantin di Kabupaten Lamongan yang sudah mendaftar ke KUA di masing-masing kecamatan sebelum 3 Juli dan dijadwalkan menikah selama PPKM Darurat. Diduga karena adanya syarat swab antigen sebelum akad nikah, hal itu membuat 72 dari 519 calon pengantin di Kabupaten Lamongan menunda pernikahan saat PPKM darurat.

Lebih lanjut, karena banyaknya akad nikah yang harus ditangani dan tak sebanding dengan jumlah penghulu yang ada, Anam mengatakan, untuk mensiasati itu pihaknya telah mengatur schedule pernikahan. “Alhamdulillah, pelayanan pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan cara mengatur schedule pernikahan sedemikian rupa,” sambungnya.

Terakhir, Anam memohon kepada seluruh pihak untuk bisa memaklumi dan memahami keadaan darurat ini. Menurutnya, Adanya ketentuan maupun aturan dari pemerintah tersebut tentu saja untuk keselamatan bersama. Pihaknya juga mengharapkan bahwa pandemi ini segera terkendali dan berakhir.

“Kita semuanya tentu mempunyai keprihatinan yang sama tentang pandemi ini. Yakinlah kalau keadaan membaik dan normal, semua pelayanan juga akan kembali normal. Kita berikhtiar bersama-sama, baik ikhtiar lahir maupun batin, agar semuanya kembali seperti semula,” harapnya.

Diketahui, terkait syarat wajib swab antigen ini membuat para calon pengantin harus mengeluarkan biaya tambahan agar bisa menikah di masa PPKM darurat. Dengan asumsi biaya swab antigen Rp 150 ribu per orang, maka setiap calon pengantin harus mengeluarkan biaya tambahan Rp 750 ribu untuk 5 orang, yakni 2 calon pengantin, 1 wali nikah dan 2 saksi. Itu belum termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 600 ribu yang harus dibayar calon untuk akad nikah di luar KUA.[riq/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati

Unik dan Lucu, Lomba Sugar Glider di Surabaya

Aryo Seno Bicara Organisasi Sayap PDI Perjuangan