Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Cabup Faida Sebut Opini Disclaimer BPK Terkait Tunjangan DPRD Jember, Ini Cek Faktanya

Jember (beritajatim.com) – Faida, calon bupati petahana, menyodok DPRD Jember dalam debat pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/11/2020) lalu, terkait buruknya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019.

Kabupaten Jember mendapat opini terburuk sepanjang sejarah pemerintahan daerah di Jawa Timur, yakni disclaimer atau tidak mendapat penilaian. Dalam debat saat itu, Faida menyebut opini disclaimer dari BPK bisa direspons dari sisi administrasi dan integritas.

“Opini disclaimer itu karena ada data-data yang belum tersajikan secara lengkap dan memerlukan penelusuran lebih lanjut, berkaitan dengan adanya kekurangan volume yang dikerjakan pihak ketiga, adanya tunjangan-tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak memenuhi ketentuan, adanya kelebihan hitung dan insentif bagi bupati dan lainnya,” kata Faida.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyebut pernyataan Faida tidak benar. “Saya pastikan itu tidak benar. Setelah kami cek di Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, tidak ada (temuan) dari sekretariat DPRD Jember,” katanya, Sabtu (28/11/2020).

Dalam LHP itu BPK justru menemukan tiga hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

1, Penganggaran dan realisasi belanja pada 13 organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp 70,745 miliar tidak tepat. Tiga belas OPD tersebut meliputi Bagian Bina Mental Setda, Bagian Humas Setda, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, Satpol PP, Bagian Pembangunan Setda, Dinas Perikanan.

2. Kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,237 miliar. Temuan ini tak terkait DPRD Jember, namun justru terkait Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief sendiri. BPK menemukan kesalahan perhitungan insentif pemungutan bagian bupati dan wakil bupati yang berdampak pada kelebihan bayar sebesar Rp 813,609 juta.

3. Kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan belanja modal pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp 4,561 miliar. Lima OPD itu adalah Disperindag, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Pendidikan. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar