Politik Pemerintahan

Cabup Abdus Salam Tuduh Peraturan Presiden Dilanggar di Jember

Jember (beritajatim.com) – Pasangan calon bupati Abdus Salam dan calon wakil bupati Ifan Ariadna mempertanyakan belum dilimpahkannya kewenangan penuh pelayanan perizinan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh bupati di Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama ini.

“IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin mendirikan usaha kesehatan, izin mendirikan usaha pendidikan, izin reklame, termasuk izin lokasi, kenapa kewenangan (pemberian izinnnya) masih tersentral melalui bupati,” kata Salam, dalam debat calon bupati dan wakil bupati Jember putaran kedua, di Studio JTV, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/11/2020) malam.

Salam mengingatkan sentralisasi perizinan tersebut menyalahi Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. “Terkait pendelegasian wewenang, bagaimana seorang pemimpin, bupati dan wakil bupati, mempercayai bawahan-bawahannya. Tidak perlu bupati meng-handle sendiri perizinan, di sini masih ada fenomena ketidakpercayaan pemimpin terhadap anak buahnya,’ kata Ifan.

Calon bupati petahana Faida mengatakan, ada kalanya pemimpin melakukan pemantauan dengan caranya sendiri. “Delegasi itu boleh diserahkan dan sesekali boleh ditarik kembali, Tidak ada yang dilanggar. Tapi pemimpin harus mengetahui kelemahan-kelemahan sistem untuk memperbaiki sistem ke depan,” katanya.

“Sesekali Sidak (Inspeksi Mendadak) melakukan pelayanan, karena tantangan terbesar dalam perizinan kita seperti yang menjadi rahasia publik adalah pungli-pungli dalam proses yang saya ingin itu diberantas sepenuhnya. Saya ingin Jember bebas pungli. Tidak ada setoran kepada bupati dan wakil bupati. Ini komitmen kami terhadap perizinan-perizinan di Kabupaten Jember,” kata Faida. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar