Politik Pemerintahan

C1 Plano Menghilang, Delapan TPS di Sampang Hitung Ulang

Sampang (beritajatim.com) – Dengan pertimbangan keamanan, penghitungan surat suara di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) asal Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, digelar di halaman belakang Kantor KPU setempat.

Divisi Data dan Informasi KPU Sampang, Addy Imansyah menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Panwascam Kedungdung, delapan TPS di Desa Batuporo Timur, khususnya surat suara Pileg Kabupaten direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

Penghitungan surat suara ulang karena ada dugaan pelanggaran administrasi pada proses penghitungan. “Kami terima rekomendasi dari Panwascam tertanggal 24 April kemarin. Rekomendasi itu tertera hanya delapan TPS yakni TPS 1, 4, 8, 12, 13, 16, 17 dan 19,” terangnya, Jumat (26/4/2019).

Addy menyebutkan, dugaan pelanggarannya karena ada selisih antara form C1 saksi dengan form C1 plano yang dibacakan PPK. Sehingga, saat itu pula ada saksi merasa keberatan dan Panwascam merekomendasikan buka kotak surat suara kepada PPK.

“Saat dibuka di delapan kotak itu ternyata C1 plano khusus Pileg Kabupaten bermasalah, ya bisa jadi C1 planonya tidak ditemukan, atau bisa jadi ada di kotak lainnya,” dalihnya.

Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara khusus delapan kotak pileg Kabupaten tersebut digelar sejak pukul 14.00 wib dan dilakukan peralel menjadi dua bagian. Masing-masing melakukan penghitungan empat kotak surat suara yang diikuti semua pihak seperti saksi parpol, PPS, PPK, dan Bawaslu.

“Nanti hasil perhitungan yang dilakukan saat ini akan direkapitulasi dan diikutkan pada hasil rekapitulasi desa lainnya di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Sementara Divisi Organisasi dan SDM Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang, Luddin menjelaskan, dugaan pelanggaran yang terjadi di Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung sudah direkomendasikan delapan TPS untuk dilakukan penghitungan ulang.

“Di Desa Batuporo Timur ada 38 TPS, hanya saja rekomendasi Panwascam cuma delapan TPS. Sedangkan TPS lainnya belum ada laporan ke Bawaslu,” jelasnya.

Sekadar diketahui, penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan karena saksi PPP merasa keberatan disebabkan ada dugaan perpindahan perolehan suara lintas partai saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Saat itu, saksi melakukan pencocokan dokumen C1 saksi dengan C1 plano yang dibacakan PPK diketahui tidak sinkron atau terdapat selisih. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar