Politik Pemerintahan

Bupati Vidcon Musrenbang RKPD, Bahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi APBD Kabupaten Mojokerto

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dalam vidcon Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 di SBK Pemkab Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkab Mojokerto melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2020 untuk penanganan virus corona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto dalam sambungan video converence (vidcon) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Vidcon dilakukan bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono. Bersama dengan Polri, TNI, tokoh masyarakat dan semua elemen lainnya, terus bersinergi dan berusaha semaksimal mungkin dalam memerangi pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan pun akan segera diterapkan, salah satunya terkait kebijakan tentang larangan tradisi mudik jelang Ramadhan yang dijelaskan oleh Bupati Mojokerto.

“Kita mohon kepada para pemudik, agar tetap di rumah dulu sampai situasi Covid-19 ini membaik. Saya juga minta setiap camat, kades/lurah, ketua RT/RW untuk bisa memfasilitasi penanganan arus mudik lebaran 2020. Pemudik yang masuk wilayah kita, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Statusnya pun adalah ODP sesuai protokol WHO,” ungkapnya, Selasa (7/4/2020).

Bupati tak lupa menyampaikan terkait kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto agar terus dicermati dan dipenuhi kekurangannya guna kesempurnaan dokumen perencanaan 2021 dan demi prioritas pembangunan Jawa Timur. Pokok-pokok pikiran DPRD, juga menjadi masukan yang harus ditindaklanjuti dan dijabarkan secara teknis oleh eksekutif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono memaparkan, tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berkualitas dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan guna mendukung kinerja pembangunan daerah, meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas, pemantapan daya dukung SDA dan lingkungan hidup serta peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban dan kualitas layanan publik.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto, dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,88 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,74 persen. Pertumbuhan ini sempat melambat menjadi 5,81 persen karena kondisi ekonomi global yang kurang kondusif. Sedangkan rasio tahun 2018 adalah sebesar 0,31, atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,32. Sehingga tingkat kesenjangan di Kabupaten Mojokerto terpantau mengalami penurunan,” jelasnya.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto dalam tiga tahun terakhir, dilaporkan mengalami penurunan yaitu sebesar 3,68 pada tahun 2019, atau menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 4,27 dan tahun 2017 sebesar 5,0. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 9,75 persen pada tahun 2019 atau menurun dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 10,08 dan tahun 2017 sebesar 10,19.

“Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021, mengambil tema ‘Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur, Didukung SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas’. Maka dari itu, Pemkab Mojokerto menetapkan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah ‘Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Industri, Pariwisata dan Investasi, Didukung SDM dan Infrastruktur,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur saat ini telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai estimasi Rp2,384 triliun.

“Hal ini (refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20/2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus mengalami perkembangan, dengan inflasi yang selalu rendah jika dilihat secara nasional. Akan tetapi di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, mengalami penurunan karena pandemi Covid-19,” tegasnya.

Refocusing dan realokasi anggaran tersebut, sebelumnya juga sudah diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini menjelaskan jika nilai estimasi Rp2,384 triliun tersebut, setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp35 triliun. “Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diikuti juga oleh tingkat kabupaten/kota untuk kepentingan penanganan Covid-19, maka akan memberikan bantalan sosial yang kuat untuk masyarakat Jawa Timur,” paparnya.

Sebelum pelaksanaan Musrenbang, Bappeda telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 pada tanggal 13 Februari 2020 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tanggal 3-11 Februari 2020, dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tanggal 24 Februari-5 Maret 2020 di Kantor Bappeda Kabupaten Mojokerto.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar