Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Tolak DPRD Jember Dijadikan RS Darurat

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menolak jika gedung DPRD Jember, Jawa Timur, dijadikan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Ia menilai masih banyak gedung milik pemerintah yang bisa dijadikan rumah sakit lapangan jika diperlukan.

“Menurut saya sekarang masih aman. Kantor DPRD jangan dijadikan rumah sakit darurat. Itu tempat teman-teman kumpul di sana, menyampaikan aspirasi, berdiskusi. Kalau jadi rumah sakit darurat, diskusinya di mana?” kata Hendy.

“Kita memerlukan gedung DPRD untuk menyampaikan program, untuk mengevaluasi program, untuk mengawasi pekerjaan. Itu perlu. Kalau semua dibut (rumah sakit) darurat, kan repot mau kumpul di mana nanti,” kata Hendy.

Hendy sudah menyiapkan Hotel Kebonagung memilik Pemkab Jember sebagai rumah sakit darurat. “Mudah-mudahan tidak ditempati. Jadi sudah tidak ada (tambahan kasus Covid-19) lagi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan kesiapannya jika pemerintah daerah hendak memfungsikan gedung parlemen menjadi rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan.

“Seandainya gedung DPRD dibutuhkan untuk rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan, monggo dipakai. Itu rumah rakyat Jember. Semua ini kan milik rakyat Jember. Apa yang tidak bisa. Tapi mudah-mudahan tidak sedarurat itu,” kata Itqon, Senin (12/7/2021).

Hendy mengatakan, pihaknya menyiapkan ambulans untuk tempat transit pasien sebelum ada kamar kosong di RS Daerah dr. Soebandi. Ambulans itu dilengkapi tabung oksigen. “Kami juga menyiapkan tenda darurat di empat rumah sakit, RSD dr. Soebandi, RS Paru, RS Kalisat, dan RS Balung,” katanya.

Hendy berharap kepada masyarakat agar bersama-sama melaksanakan imbauan pemerintah. “Mungkin tidak nyaman, tidak enak semua. Tapi apa boleh buat. Ini harus kita lakukan, tidak ada pilihan lain,” katanya. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar