Politik Pemerintahan

Bupati Sumenep Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Pemberlakuan UU Cipta Kerja ke Presiden

Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melayangkan surat resmi ke Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri, berisi permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Sumenep, A. Busyro Karim disebutkan bahwa pemerintah kabupaten mewakili masyarakat dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep Komisariat Paramadina, petani dan beberapa elemen masyarakat lainnya, mengajukan permohonan agar Presiden RI berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakuan UU Cipta Ketja yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

“Surat yang kami layangkan ini merupakan tindak lanjut audiensi adik-adik HMI, juga menyikapi protes aktivis mahasiswa lain, petani, dan elemen-elemen masyarakat,” terang Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Kamis (15/10/2020).

Surat permohonan tersebut juga memuat beberapa komitmen Pemkab Sumenep, diantaranya menjamin tingkat kesejahteraan buruh dan keadilan dari kesewenang-wenangan pengusaha. Selain itu mendorong komitmen swasembada pangan dan mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan daripada impor.

Poin berikutnya adalah berkomitmen terhadap isu kerusakan lingkungan bersama tim civil society pemerhati lingkungan dan membangun komunikasi secara sinergis dengan pemerintah pusat terkait dengan undang-undang omnibus law.

“Semoga surat yang kami layangkan segera mendapatkan respon positif dari Bapak Presiden,” ujar Bupati. [tem/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar