Politik Pemerintahan

Bupati Sampaikan Opini WTP di Paripurna DPRD Pamekasan

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripupurna yang digelar di Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107.

Pamekasan (beritajatim.com)Bupati Pamekasan, Badrut Taman menyampaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 sebagai bukti tata kelola keuangan yang dilakukan dengan hati-hati.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Penjelasan mengenai Raperda tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Rabu (9/6/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Mas Tamam menyampaikan predikat WTP Ke-7 secara beruntun tentunya tidak lepas dari kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sehingga laporan keuangan Pemkab Pamekasan dinilai sangat bagus oleh BPK RI.

Terlebih predikat tersebut merupakan penghargaan dengan katagori opini tertinggi atas audit dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pertama perlu kami sampaikan bahwa opini WTP yang diraih Pemkab Pamekasan 2020, merupakan raihan ketujuh beruntun,” kata Badrut Tamam.

“Penghargaan ini tentunya menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Pamekasan, sudah dilakukan secara hati-hati. Sehingga kami mendapatkan opini tertinggi atas audit pengelolaan keuangan daerah,” sambung Mas Tamam.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, opini WTP didefinisikan sebagai penyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Opini ini didasarkan pada empat kriteria, pertama kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keempat pengendalian efektifitas sistem,” jelasnya.

Opini WTP merupakan audit laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi bebas dari salah, artinya pemkab dianggap mampu menjalankan prinsip akuntansi. “Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan cerdas, serta komitmen kita semuanya dalam rangka tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

“Dari itu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif dan legislatif atas dukungan dan kerjasamanya dalam merealisasikan keuangan daerah dengan baik dan benar, tentunya demi kesejahteraan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. [pin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar