Politik Pemerintahan

Bupati Sambari: PSBB di Gresik Tidak Menyeluruh

Gresik (beritajatim.com) – Peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Gresik tidak menyeluruh. Hal ini ditegaskan Bupati Sambari Halim Radianto kepada wartawan, Senin (20/04/2020).

Menurutnya saat ini PSBB sedang dibahas di satuan gugus tugas (Satgas) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Hari ini peraturan bupati mengenai PSBB sedang dibahas,” ujarnya.

Terkait dengan PSBB itu, ada 11 kecamatan di Gresik yang diusulkan menerapkan PSBB. Namun, ketentuan itu kembali menjadi kewenangan daerah. Bupati Sambari masih mengacu peta persebaran covid-19 di Gresik. Dari 18 kecamatan, tujuh diantaranya masuk zona merah.

“Ini masih kami rapatkan agar besok bisa segera dibahas di gugus tugas. Dalam menerapkan PSBB ini, pihaknya mempertimbangkan 10 aspek,” ungkapnya.

Dari 10 aspek itu lanjut dia, ada tiga aspek pokok diantaranya yakni, aspek ekonomi masyarakat, aspek industri bahan pokok, dan industri ekspor impor. “Paling utama aspek ekonomi ini. Jangan sampai nanti masyarakat kelaparan karena PSBB. Ini sudah kami hitung berapa yang menerima. Bahkan kami ukur hingga delapan bulan ke depan,” tutur Sambari.

Saat ditanya bagaimana mekanisme penerapan PSBB di Gresik. Sambari menjelaskann aangkutan yang mengangkut barang masih bisa beroprasi. Sebab, perusahaan tetap harus berjalan. Hanya saja pihaknya meminta perusahaan bisa mengatur masalah pekerja. “Soal pekerjanya bisa diatur entah yang masuk hanya 50 persen pekerja atau bagaimana, yang penting lebih efisien,” katanya.

Sesuai Permenkes nomor 9 Tahun 2020, penerapan PSBB ini bakal ada penjagaan di perbatasan keluar masuk daerah. Selain itu, masyarakat yang keluar rumah diwajibkan menggunakan masker. Apabila ketentuan yang ada dilanggar terdapat sanksi yang bakal dijatuhi. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar