Politik Pemerintahan

Bupati Pamekasan Minta Masukan Publik Soal Gerbang Salam

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam meminta masukan dari sejumlah pihak seputar konsep Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami alias Gerbang Salam, yang seringkali dijadikan sebagai jargon di daerah yang dipimpinnya.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang digagas Forum Alumni Jogja (FAJ) Pamekasan, melalui tema ‘Yang Muda Membangun Pamekasan, di Auditorium Hotel Cahaya Berslian di Jl Raya Panglegur, Minggu (8/3/2020) kemarin.

“Melalui forum ini, kami meminta masukan kepada semua pihak, mulai dari akademisi, politisi, praktisi maupun tokoh masyarakat untuk mempertegas Gerbang Salam yang selama ini dijadikan sebagai jargon Kabupaten Pamekasan,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

Selain itu, pihaknya juga sempat mempertanyakan beberapa program yang digagasnya selama setahun setengah memimpin sudah selaras dan sinergi dengan penerapan Gerbang Salam. “Tolong bantu kami, apakah penegasan tidak boleh ada lagi jual beli jabatan sudah masuk penerapan Gerbang Salam,” ungkapnya.

“Tahun ini kita bekerja sama dengan pesantren, jika ini memakai termonologi Gerbang Salam apakah nyambung atau tidak. Termasuk juga komitmen kami bersama Pak Wabup (Raja’e) yang ingin membangun pertumbuhan ekonomi melalui konsep desa tematik juga termasuk,” sambung Badrut Tamam.

Memang selama ini, sejumlah program yang digagas pemerintah maupun pihak lainnya di kabupaten Pamekasan, seringkali mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan karena dinilai bertentangan dengan jargon Gerbang Salam.

Hanya saja hingga saat ini tidak ada patokan kongkrit seputar Gerbang Salam, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Sebab saat ini keberadaan perda hanya membahas seputar Perda tentang Hiburan dan Rekreasi.

Bahkan dalam seminar tersebut, sebagian besar memberikan pendapat jika jargon Bumi Gerbang Salam, justru menjadi persoalan tersendiri dan selalu memancing berbagai asumsi publik. Duduk satu meja antara pemerintah bersama pihak terkait menjadi solusi konkrit untuk kembali meluruskan ide-ide dalam jargon Bumi Gerbang Salam.

Sehingga dengan adanya kesepakatan maupun kesepahaman tentang konsep Gerbang Salam, tidak ada lagi kesan dari para pekerja seni di Pamekasan yang merasa dimarjinalkan akibat ide dan kreativitas mereka terkungkung dengan adanya jargon tanpa regulasi konkrit.

Apalagi selama ini, terdapat sejumlah event di Pamekasan yang dinilai bertentengan dengan syariah Islam. Semisal kerapan sapi model rekeng, hingga sejumlah jenis kesenian lainnya. Terlebih pernyataan berupa klaim larangan, adakalanya justru tidak dibarengi dengan adanya solusi konkrit yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di Pamekasan. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar