Politik Pemerintahan

Bupati Mojokerto Terus Dorong TKD Bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat silaturahmi dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/1/2020). [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) terus didorong potensinya untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan desa. Hal tersebut dibahas bersama dalam acara silaturahmi Bupati Mojokerto bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/1/2020).

“Di beberapa pertemuan AKD sebelumnya, sering saya sampaikan kalau bengkok (TKD) bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Misalnya dibuat destinasi wisata, rest area, pujasera. Manfaatnya nanti akan kembali ke desa juga. Desa itu ujung tombak pembangunan kita saat ini,” ungkap, Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Masih kata orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini, apalagi sudah tidak ada lagi status desa tertinggal. Namun sebelum itu, Bupati menyarankan agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Pemda tepatnya Bappeda untuk memastikan status TKD yang ingin difungsikan sehingga perencanaannya bisa tepat sasaran dan ketentuan.

“Namun konsultasi dulu ke Bappeda apakah tanahnya berstatus zona merah, hijau, kuning atau lainnya. Saya hanya pesan agar anggarannya dikelola dengan efektif, efisien dan sesuai aturan. Ini semua supaya hasilnya juga bisa baik, semua program harus linier dengan pusat. Termasuk tuntutan zaman dimana kecepatan selalu menjadi yang utama (tekoneksi IT),” katanya.

Terkait hal tersebut, Bupati membeberkan beberapa program pembangunan yang berkorelasi dengan hal tersebut. Diantaranya pembangunan jaringan fiber optic (FO), yang akan memudahkan dan mempercepat sistem koneksi. Ini juga sebagai jawaban atas tuntutan kemajuan zaman yang serba berbasis IT.

Pemkab Mojokerto merencanakan untuk membangun jaringan fiber optic (FO) sendiri. Nantinya di kantor-kantor desa sudah ada akses internet mandiri serta beberapa jenis pembangunan untuk terus didorong, seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, jalan poros yang tinggal 800 km lagi pembangunannya, akan segera dibangun infrastruktur yakni berupa gedung pelayanan publik.

“Di APBD, kita tetap masukkan plot pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur itu tidak harus berbentuk jalan poros. Gedung pelayanan publik itu juga termasuk. Kita telah rencanakan untuk segera membangun Mall Pelayanan Publik di Sooko dan Islamic Center. Kita juga ingin punya gedung Command Center sendiri. Itu juga kita buat terkoneksi semua, dengan sistem jaringan yang menyebar melalui FO tadi,” ujarnya.

Pung (panggilan akrab, red), yakin bahwa target keseluruhan akan segera selesai dalam waktu dekat. Ia ingin agar semua komponen masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi, agar target pembangunan prioritas di Kabupaten Mojokerto bisa tuntas dengan baik. Terlebih lagi Pemkab Mojokerto turut diberi amanat untuk menjalankan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur.

“Salah satunya menjalankan pembangunan tol Mojokerto-Gempol. Jalan tol itu nanti kita rencanakan interchange-nya ada di Ngoro, Mojosari, dekat terminal, kalau ke barat ke arah Trwoulan. Ini untuk menyambung konektivitas. Selain itu tertuang juga pembangunan TPA Regional, kawasan ekonomi utara sungai dan pembangunan situs Majapahit,” tegasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar