Politik Pemerintahan

Bupati Mojokerto: Pajak dari Masyarakat untuk Masyarakat

Bupati Mojokerto Pungkasiadi menghadiri acara Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Kecamatan Jetis tahun 2019 di Pendapa Desa Bendung Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa (10/3/2020). [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Kecamatan Jetis tahun 2019 mencapai Rp 2,77 miliar dari target Rp3,62 miliar atau 76,54 persen. Artinya, realisasi penerimaan Kecamatan Jetis masuk peringkat ke-5 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

Catatan ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi dalam acara bulan panutan PBB-P2 di Pendapa Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa (10/3/2020).

“Pencapaiannya sudah cukup bagus. Kecamatan Jetis rangking 5 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Untuk Kecamatan Jetis sendiri saat ini, tercatat masih 512 dari 40.000 wajib pajak. Sedangkan Desa Bendung khususnya, masih 329,” ungkapnya, Rabu (11/3/2020).

Masih kata Bambang, angka ini masih kecil. Bambang meminta agar perangkat Pemerintah Desa bisa mendorongnya.

Plt Camat Jetis, Tri Cahyo Haryanto mengatakan, sampai akhir tanggal 10 Maret 2020, penerimaan pajak di wilayahnya masih 8 persen dari baku Rp3,6 miliar. “Kami masih di posisi 5 dari 18 kecamatan. Insya Allah sesuai dengan target jatuh tempo, kami akan berusaha dengan semua kades dan pemungut pajak agar lebih maksimal dalam perolehan pajak,” katanya.

Untuk tahun 2020, realisasi penerimaan sampai dengan 9 Maret 2020 adalah Rp276.987.626 dari target Rp3,61 miliar atau 7,66 persen. Sedangkan untuk peneriman PBB-P2 buku I, II dan III Desa Bendung sampai dengan 9 Maret 2020 adalah sebesar Rp46.566.034 dari target Rp131.783.970 (35,34 persen).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur bahwa Pemerintah Desa mendapat bagian hasil pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Ini menunjukkan bahwa di samping memberikan kontribusi terhadap APBD, pajak dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan bagian dari potensi pendapatan sumber daya keuangan Pemerintah Desa. Makin besar realisasi penerimaan PBB-P2, makin besar pula bagian yang dapat diterima oleh Pemerintah Desa.

Hal senada dijelaskan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. “Peran PBB-P2 sangat penting sebagai pendukung potensi pendapatan. Saya harap Pemerintah Desa dan kecamatan dapat bersinergi dengan Bapenda dalam pelaksanaan dan pembinaan pemungutan PBB-P2,” ujarnya.

Hasil pajak, lanjut Pung (sapaan akrab, red) akan kembali ke masyarakat. Yang diberikan ke masyarakat akan lebih besar dari pajak yang disetorkan. Pentingnya taat pajak, juga terus diimbau Bupati di kecamatan lain. Seperti pada event yang sama di Balai Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong.

Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini, menegaskan bahwa hasil perolehan pajak akan dirasakan masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang memadai seperti jalan.

“Seperti yang selalu saya tekankan di kecamatan lain, pajak itu nantinya akan kembali ke panjenengan semua. Itu nanti berbentuk peningkatan infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Bapenda pun menyampaikan saat ini khususnya di Kecamatan Dawarblandong, jumlah update data masuk untuk Desa Gunungsari sebanyak 347 obyek pajak dari jumlah obyek pajak yang ada sebanyak 2.644 atau (13,12 persen).

“Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Desa Gunungsari sampai dengan 10 Maret 2020, sudah tercapai sebesar Rp. 146.600.624 dan telah lunas desa. Selamat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dawarblandong yang sudah melunasi PBB-P2 nya,” pungkasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar