Politik Pemerintahan

Bupati Mojokerto: Kunci Penanggulangan Kemiskinan adalah Data Terverifikasi dan Tervalidasi

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat membuka pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) Kabupaten Mojokerto tahun 2020. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Pungkasiadi menegaskan, jika kunci penanggulangan kemiskinan adalah data yang terverifikasi dan tervalidasi. Bukan tanpa alasan, sebab jika data tidak sesuai dengan kondisi, maka program pemerintah tidak akan tepat sasaran.

Pengentasan angka kemiskinan pun tidak akan berjalan maksimal. Hal tersebut disampaikan bupati saat membuka pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto di salah satu hotel di kawasan Trawas.

“Data adalah kunci. Tanpa itu, sasaran masalah tidak bisa teratasi dengan baik. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) keluarga miskin/keluarga penerima manfaat program perlindungan sosial, saya minta harus akurat. Ini agar yang menerima, benar-benar klop dengan kondisi lapangan,” ungkapnya.

Perlindungan sosial diimplementasikan melalui berbagai program. Misalnya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Bantuan Sosial Pangan Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, ada sekitar 123.707 rumah tangga yang terdaftar DTKS, Program Keluarga Harapan sebanyak 32.116 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Program Sembako sebanyak 65.689 KPM, BST dari Unsur Rehsos 345 KPM.

Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial (BST Kemensos) sebanyak 46.599 KPM, BST Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 16.445 KPM dan Jaring Pengaman Sosial Propinsi sebanyak 23.662 KPM.

“Menghadapi pandemi ini, memang banyak macam bantuan turun. Syarat utamanya memang satu tapi cukup berat, yakni tidak boleh ada data ganda. Posisinya juga berubah-ubah terus, mungkin saudara kita yang biasanya bekerja, tiba-tiba terkena PHK akibat pandemi. Maka dari itu saya minta tolong dikoordinir lagi saudara-saudara kita yang istilahnya ketlisut (tidak masuk data),” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Lutfi Ariyono juga mengingatkan pada para peserta sosialisasi yang merupakan Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mojokerto terkait konsekuensi yang timbul jika warga tidak terdata dalam DTKS.

“Memang ada terjadi NIK dari desa dan kami tidak sama, untuk itu kita cocokkan semua. Kita satukan pemahaman definisi kemiskinan seperti apa. Ke depan, apabila warga panjenengan tidak masuk DTKS, konsekuensinya tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos apapun,” katanya.

Maka dari itu, Lutfi memohon para kades agar mendengarkan dengan seksama sosialisasi tersebut. Dalam DTKS, hanya memfoto atau menggambarkan kondisi. Karena yang berhak menentukan miskin tidaknya adalah Kemensos. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar