Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Mojokerto Dorong Inovasi Pembangunan untuk Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat menghadiri Peringatan Hari Otoda ke XXVI tahun 2022 secara daring, di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto. [Foto : ist]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam hal pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat sehingga kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak akan lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto saat menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVI tahun 2022 secara daring, di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto.

Peringatan hari Otoda tersebut dilaksanakan sebagai bagian refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yakni guna mendorong semangat Otonomi Daerah dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang proaktif dan berakhlak, dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan indonesia emas 2045.

Dalam arahannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, untuk meningkatkan otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan.

“Waktu ini adalah waktu yang bisa kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat,” ungkapnya, Senin (25/4/2022).

Yakni dengan pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, dalam meningkatkan Otonomi Daerah pada sektor investasi perusahaan, Bupati menjelaskan akan mengevaluasi perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto, terutama terkait aturan dan kemanfaatan dari investasi perusahaan tersebut.

“Kalau kita tidak memberikan suatu rambu-rambu yang jelas, tidak menutup kemungkinan investasi itu hanya melakukan eksplorasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki, tapi tidak memberikan kemanfaatan lebih kepada masyarakat. Contoh misalkan, buat perusahaan disini eksplorasi besar-besaran, kemudian terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan ini kita tidak terpantau, terus kemudian tenaga kerjanya sebagian besar ambil bukan orang Mojokerto,” terangnya.

Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini menjelaskan terkait pemanfaatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sehingga dapat menjadi pengembangan daerah sebagai keleluasaan otonomi daerah.

Menurutnya, jika PDA 50 persen dari anggarannya maka tidak akan berpengaruh kalau terjadi pengurangan transfer dari pusat dan PAD lebih leluasa pemakaiannya.

“Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam hal pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat sehingga kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak akan lebih tinggi. Kalau kita semakin transparan dan semakin banyak pembangunan yang diberikan kepada masyarakat, kita yakin masyarakat kita itu rasa nasionalismenya itu pasti bagus, ‘saya bayar pajak untuk bagun daerah ku’,” tegasnya. [tin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar