Politik Pemerintahan

Bupati Mojokerto Ajak Forkopimda Perketat Aturan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat menghadiri acara rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020, di Ruang Rapat Mapolres Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bersama Forkopimda, Bupati Mojokerto mengajak untuk merapatkan barisan dalam memperketat aturan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan dibarengi punishment berdasarkan payung hukum yang jelas. Menyusul fenomena kejenuhan yang terjadi di masyarakat dalam perang melawan Covid-19.

Terlebih lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sudah membuat SE New Normal, SE Tim Verfikasi, dan SE Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan. Dalam beberapa hari terakhir ini, juga telah dilaksanakan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2020 bagi pelanggar protokol kesehatan.

Perda tersebut tidak lain untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan salah satunya bermasker dengan konsekuensi sanksi denda. Hal ini disampaikan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dalam acara rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020, di Ruang Rapat Mapolres Mojokerto.

“Covid-19 ini memang sudah lama, sekitar enam bulanan. Saya ingat sejak 16 Maret lalu, kita mulai bergelut dengan pandemi. Protokol kesehatan sejak saat itu terus digaungkan, hampir setiap hari. Kejenuhan di masyarakat tentu saja ada. Namun, tugas kita saat ini adalah bersatu dan kompak merapatkan barisan. Kita ketatkan lagi supaya tidak lengah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengungkapkan hal senada terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Satuan Polres Mojokerto juga siap untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam menjalankan aturan pemerintah. “Selain rakor, hari ini kami juga sudah apel launching tim relawan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan,” katanya.

Polres Mojokerto sudah melakukan Operasi Yustisi berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Mojokerto. Menurutnya, upaya penegakan pasti akan ada pro kontra. Namun semua dilakukan demi keselamatan masyarakat. Kapolres menambahkan, Punishment dibuat agar suatu aturan bisa tegak.

“Saya harap stakeholder dan masyarakat dapat bekerjasama menurunkan angka Covid-19. Terkait tahapan pilkada, saya harap semuanya dapat berjalan degan baik,” tuturnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar