Politik Pemerintahan

Bupati Malang Siapkan Perda Khusus Penanganan Covid-19

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang mewacanakan Perda (Peraturan Daerah) khusus penanganan Covid-19. Perda itu dibahas Selasa (23/6/2020) malam ini di Pendopo Agung Pemkab Malang. Wacana pembentukan Perda Khusus Covid-19 disebabkan masih banyak masyarakat yang abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Perda ini adalah turunan dari Perbup (Peraturan Bupati) Malang untuk mengatur sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ungkap Bupati Malang, HM Sanusi usai mengujungi Kampung Wisata Tangguh di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (23/6/2020).

Perda tersebut, menurut Sanusi memang dibutuhkan, sebab sampai saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Malang yang mengabaikan protokol kesehatan. “Buktinya jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah. Di sisi lain, juga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker,” tutur Sanusi.

Sanksi yang diterapkan dalam perda itu, digambarkan Sanusi seperti penyitaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar selaku wakil Satgas Covid-19 New Normal Life Kabupaten Malang mengaku sangat mendukung dengan adanya rencana penyusunan Perda Covid-19 tersebut. “Wajib itu. Karena perda itu bisa menjadi piranti yang dibutuhkan untuk masyarakat dalam hal pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Virus Corona

Hendri menambahkan, Perbup yang ada saat ini sifatnya hanya secara umum, tidak memuat penerapan sanksi secara spesifik.

“Nah jika perbup itu diturunkan jadi Perda Kabupaten Malang, maka pastinya akan ada sanksi jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak pakai masker, maka sanksinya tercantum dalam perda tersebut, misalnya sanksi denda Rp 250 ribu, atau kerja bakti di fasilitas umum selama seminggu,” pungkas Hendri. [yog/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar