Politik Pemerintahan

Bupati Malang: Jalan Umum Tak Boleh Jadi Lahan Parkir

Malang (beritajatim.com) – Bupati Malang, HM.Sanusi mengintruksikan pada Dinas Perhubungan agar lebih menertibkan penataan parkir.

Hal itu disampaikan Sanusi dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji Kota Kepanjen, Rabu (29/1/2020).

“Yang jelas saya tidak akan izinkan jalan umum untuk dijadikan lahan parkir. Kedepan kita cari formula terbaik, agar yang parkir ini terlindungi, yang lewat di jalan bisa aman. Jangan pikirkan PAD (pendapatan asli daerah, red) dulu, yang pertama itu ketertiban masyarakat yang diutamakan,” tegas politisi PKB itu.

Sanusi menyayangkan masih banyaknya sebagian ruas jalan yang digunakan untuk lahan parkir kendaraan di Kabupaten Malang.

“Saya ingin ketertiban dikedepankan. Sehingga yang parkir dan pengguna jalan tidak saling terganggu. Jalan umum, saya berharap tidak digunakan untuk parkir, karena itu tidak dibenarkan, bahkan rambu-rambu larangan parkir itu sudah ada. Tapi kok masih ada kadang-kadang yang parkir di jalan. Lah ini yang menggangu jalan umum, utamanya jalan nasional. Saya minta, agar badan jalan itu tidak digunakan untuk parkir,” ungkapnya.

Sanusi tidak menampik jika lahan parkir saat ini, masih cukup terbatas. “Saya berharap pengusaha atau perkantoran yang banyak menggunakan lahan parkir, itu yang nanti kita wajibkan untuk membuat lahan sendiri untuk dijadikan tempat parkir,” beber Sanusi.

Menanggapi keinginan Bupati Malang agar parkir lebih ditertibkan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menerangkan bahwa memang masalah parkir ini tidak semata-mata hanya berfokus pada PAD.

“Makanya tadi dikatakan pak Bupati, sekarang bukan hanya PAD yang perlu kita capai tapi juga ketertiban umum, terutama pemakai jalan,” Hafi mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar