Politik Pemerintahan

Bupati Kirim Perkada APBD 2020 ke DPRD Jember

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida mengirimkan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke DPRD Jember, Jawa Timur.

“Kami menerimanya pada 12 Desember 2019 lalu,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. Pimpinan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim terkait perkada ini.

Perkada ini menggantikan Peraturan Daerah APBD 2020 yang masih belum selesai. “Itu hak bupati. Tapi pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran  Sementara) APBD 2020 mandeg, karena ada sebabnya juga,” kata Itqon.

Terhentinya pembahasan KUA-PPAS tak lepas dari kehati-hatian DPRD Jember menyusul terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat kepusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember. Rekomendasi diambil setelah ada pemeriksaan khusus Mendagri terhadap Pemkab Jember.

“Terus terang mendengar pemeriksaan khusus, saya gemetar. Pemeriksaan itu lebih dalam daripada angket,” kata Itqon.

Sebenarnya permintaan DPRD Jember sederhana: bupati mematuhi surat mendagri, pembahasan jalan terus. Jika memakai perkada, maka pemerintah daerah hanya boleh merealisasikan anggaran wajib dan rutin sebagaimana APBD 2019. (Wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar