Politik Pemerintahan

Bupati Kediri Hanindhito Sempat Marah-marah Perkara Parkir

Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melaksanakan sidak ke sejumlah kantor pelayanan publik. Dalam sidak itu, Bupati marah-marah karena menemukan dugaan praktek pungutan liar retribusi parkir kendaraan bermotor di kantor Dispenda yang dikelola anggota DPRD.

Awalnya, Bupati tidak sengaja melihat sejumlah warga yang dipungut parkir. Kemudian menghampiri. Saat ditanya, tukang parkir mengaku, uang retribusi disetor kepada Maskur Lukman, anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Ini tadi ada oknum yang memback up, atau mensuport bahkan katanya parkir ini setoranya ke salah satu oknum tersebut, saya akan dalami hari ini,” kata Hanindito Himawan Pramana.

Kepada Bupati, tukang parkir tersebut mengaku memungut uang jasa penitipan sepeda motor warga senilai Rp 2 ribu. Dalam sehari, tak kurang dari Rp 400 ribu uang yang dikumpulkan. Uang kemudian disetor kepada Maskur Lukman, Anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Setornya kepada pak Lukman. Katanya anggota dewan. Untuk pendapatan parkirnya tidak tentu. Bisa Rp 400 ribu, bisa Rp 350 ribu,” aku Teguh, tukang parkir.

Dengan tegas, Mas Bup Dhito minta Satpol PP tempat parkir itu. Menurutnya, bila tidak maka praktek serupa bisa menjamur di Kabupaten Kediri.

“Saya minta kepada Satpol PP hari ini juga ditertibkan. Karena kalau sudah ada pungutan pungutan seperti ini, kalau tidak ditertibkan ini nanti menjamur di wilayah Kabupaten. Masak orang datang ke sini mengurus dokument perjalanan jauh masih dipungut biaya, saya nggak mau itu terjadi,” tegasnya.

Sementara itu disebut menerima retribusi parkir di Kantor Dispenda, Maskur Lukman mengakui, sebagai pengelola yang sah dibuktikan dengan surat perjanjian antara dirinya pribadi dengan DPKAD.

Kerjasama tersebut dibuat sejak era Bupati sebelumnya dan kini baru berjalan selama tiga bulan terakhir. Adapun nilai kontrak sebesar Rp 22 juta setahun, yang disetor ke kas daerah.

“Memang saya mengelola secara resmi. Saya punya surat kontrak kerjasamanya dengan DPKAD. Saya mengajukan surat resmi, kemudian di-acc. Saya bayar setelah kontrak. Saya legal dan masih berjalan tiga bulan. Padahal sewa lahan itu sejak tahun 2017. Ini kan melanjutkan kebijakan bupati lama,” terang Maskur Lukman.

Politisi PKB Kabupaten Kediri ini mengaku, tidak keberatan bila akhirnya Bupati Kediri meniadakan parkir itu karena tidak berkenan. “Kalau Bupati baru tidak berkenan, ya monggo. Kontraknya setahun Rp 22 juta. Dan yang menentukan itu appresial dan tidak boleh ditawar,” jlentrehnya.

Selain dugaan pungli retribusi parkir, dalam sidak mas bup juga mendapati pelayanan administrasi di kependudukan di Kantor Dispendukcapil masih manual, sehingga menimbulkan kerumunan. [nm/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar