Politik Pemerintahan

Bupati Kediri Buka Klinik Konsultasi Dana Desa, Ini Manfaatnya

Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno membuka Kegiatan Membangun Desa Lawas atau Kawal Desa Melalui Pengawasan Sebagai Klinik Sarana Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan Kepala Desa se-Kabupaten Kediri di Pendopo Kabupaten Kediri, Selasa (5/3/2019). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur bersama Inspektorat Kabupaten Kediri.

“Tahun 2019 ini, kepala desa akan mendapatkan kembali dana desa dengan rata-rata Rp 1 miliar. Postur keauangan ini sepertiga lebih dari APBN yang dialokasikan ke daerah dan desa. Presiden ingin desa mempunyai inovasi sendiri untuk kemajuan,” kata Bupati Kediri membuka sambutannya.

Di Kabupaten Kediri terdapat 343 desa dan satu kelurahan. Bupati memberi apresiasi bagi sejumlah kepala desa yang mampu berinovasi dalam menggunakan Dana Desa (DD) nya untuk kemajuan desa dan kemakmuran bagi masyarakatnya.

“Ada yang sudah bisa menggunakan DD, contohnya, inovasi-inovasi memperbaiki usaha kecil kemudian dijual ke daerah lain. Lalu, memperbaiki tanaman holtikultura, membuka tempat wisata dan juga ada beberapa yang membuat suatu bangunan kios yang disewakan. Kalau desa wisata bisa mendapatkan uang dalam setiap minggu dan ini mendatangkan kemakmuran di desa itu sendiri. Hal ini saya kira, sesuai dengan sumpah kepala desa pada waktu dilantik,” ungkap kepala daerah dari kalangan dokter ini.

“Dalam kesempatan ini, Pemda Kabupaten dan Inspektorat Pemprov Jatim memfasilitasi dan mencari solusi segala permasalahan pengelolaan keuangan desa dengan mengadakan ruang konsultasi. Saya berharap klinik ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh desa, dan bisa digunakan sebaik baiknya. Kemudian saya berterima kasih ke Pemrpov Jatim yang memfasilitasi ruang konsultasi ini. Terima kasih kepala Kepala Kejaksaan Negeri yang selama ini membantu pengawalan terhadap proyek strategis di Kabupaten Kediri, sehingga bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putra MSi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Subroto, serta sejumlah Kepala OPD dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kediri dan perangkat desa.

Inspektur Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putra MSi mengatakan, klinik konsultasi ini berangkat dari banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum dalam mengelola bantuan keuangan. Akhirnya Inspektorat berinovasi dengan melahirkan sebuah sarana konsultasi.

“Ini inovasi inspektorat yang awalnya menangkap ada signal tidak bagus dalam mengelola dana desa di Jatim. Banyak terjadi kasus hukum pengelolaan dana desa di Madura karena SDM-nya kurang bagus. Kita langsung turun ke desa, karena DD ini tanpa dana pengawasan. Kepala Desa banyak yang mengira bansos ini tidak dipertanggung jawabkan, sehingga kami turun untuk melakukan pembinaan,” kata Helmy.

Berdasarkan data ICW (Indonesia Corruption Watch) sepanjang tahun 2015-2018, suda ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka. Dari jumlah tersebut, 141 orang kepala desa tersangkut korupsi DD. Sementara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 40,6 miliar. Ruang konsultasi pengelolaan DD, ADD dan bantuan keuangan ke desa ini bertujuan mengatasi persoalan pengelolaan keuangan di desa.

Masih kata Helmy, ruang konsultasi ini digelar ke tiap-tiap daerah. Sebelum di Kabupaten Kediri, kegiatan serupa telah diselenggarkan di Madiun dan Ponorogo. Pihaknya tidak ingin ada lagi kepala desa terjaring OTT karena salah dalam mengelola keuangan desa.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Subroto mengapresiasi lahirnya klinik konsultasi ini. Pihaknya telah mengawali pengawasan pengelolaan keuangan desa sejak satu tahun lalu melalui program ‘Sambang Desa’.

“Nanti teman-teman kepala desa untuk bisa bersurat kepada kami melakukan pendampingan. Karena kami siap untuk mengawal. Sebenarnya, sudah satu tahun lalu kami melakukan pengawasan dan pengawalan penggunaan DD, ADD. Kami melihat, kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan DD dan ADD selama ini mungkin karena SDM di desa kurang, maka perlu mendapatkan diklat seperti ini,” kata Subroto. [adv kominfo/nng]

Apa Reaksi Anda?

Komentar