Politik Pemerintahan

Bupati Jember Terselamatkan oleh Belum Berjalannya Tahapan Pilkada

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan tidak bisa melanjutkan laporan terkait dugaan pelanggaran aturan pemilihan kepala daerah oleh Bupati Faida. Gara-gara tahapan pilkada terhenti dan belum dimulai lagi.

Bupati Faida dilaporkan ke Bawaslu Jember karena adanya beras bantuan sosial dengan menggunakan bungkus karung bergambar fotonya bersama Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Faida saat ini tengah dalam proses pencalonan diri kembali menjadi bupati melalui jalur perseorangan. Bungkus karung ini sempat dipersoalkan pula oleh DPRD Jember, karena dianggap menguntungkan Faida dalam proses kontestasi politik.

Bawaslu Jember sudah mengkaji laporan terhadap Bupati Faida dengan pasal 71 dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Di sana jelas disebutkan, bahwa bupati dan wakil bupati dilarang melakukan kegiatan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon.

“Unsur bupati ada, tapi penetapan calon belum ada. ‘Menguntungkan’ juga belum bisa, karena tahapan (pilkada) belum dimulai. Hasilnya, kami akan mengimbau lagi kepada bupati terkait kasus yang dilaporkan masyarakat itu,” kata Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka, Selasa (2/6/2020).

Bawaslu menemukan masih adanya seribu sak karung bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang akan dijadikan bungkus beras bantuan sosial. “Kami mengimbau agar tidak memasang gambar bupati maupun wakil bupati. Jadi rekomendasinya tetap imbauan,” kata Thobrony.

Menurut Thobrony, tahapan pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020. Bawaslu Jember masih menunggu peraturan dari Komisi Pemilihan Umum RI. “Akan ada ruang terbuka untuk menjerat calon petahana (ketika tahapan pilkada dimulai),” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pelaporan dugaan ketidaknetralan salah satu kepala desa di Kecamatan Wuluhan, Thobrony mengatakan juga tidak memenuhi cukup unsur untuk ditindaklanjuti. Selain tahapan pilkada belum dimulai, posisi kades juga tak sama dengan aparatur sipil negara. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar