Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Jember Persoalkan Pajak Perusahaan Perkebunan dan Izin Pertambangan

Bupati Hendy Siswanto (putih)

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mempersoalkan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap persoalan perkebunan dan izin pertambangan.

Hendy mengatakan, sebelum membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seharusnya pemerintah pusat membahas regulasi sejumlah persoalan hulu, seperti perkebunan dan izin pertambangan.

Hendy mencontohkan adanya regulasi yang menarik kewenangan perizinan tambang galian C dari pemerintah daerah ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Boleh izin dari Menteri ESDM. Tapi harus ada rekomendasi dulu dari pemerintah kabupaten, apapun itu,” katanya, Rabu (13/4/2022).

“Kenapa? Pusat tidak tahu apa yang dimiliki daerah. Kalau pusat memberi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan ternyata itu barang milik daerah, ya tidak bisa, meski ada izin dari menteri,” kata Hendy.

Hendy mencontohkan tambang batu kapur Gunung Sadeng. “Pusat sebelum mengeluarkan izin, seharusnya daerah ditanya: mau diapakan gunung kapur ini. Mau kapur dibuat apa ditanya dulu, karena kapur ini bisa saya jual murah, bisa saya jual mahal. Kapur ini pendapatan kami terbesar di Jember. Kalau di undang-undang ini tidak ada (aturannya), bagaimana kami melindungi (tambang) kapur kami,” katanya.

DPR RI diminta mendukung adnaya regulasi yang mengatur peran pemerintah daerah dalam perizinan tambang galian C. “Kalau tidak setuju, tulis kalau tidak setuju. Biar saya laporkan ke rakyat saya,” kata Hendy.

Hendy juga mempersoalkan masalah perkebunan dalam undang-undang itu, yang hanya menyinggung kelapa sawit. “Ini kurang. Jangan kelapa sawit saja. Perkebunan lainnya juga. Kami di Jawa Timur punya 40 persen perkebunan, tapi bukan kelapa sawit. Kami di Jember hanya disuruh jadi petani, tidak ada industrinya. Kapan kami mau sukses? Padahal SDG’s (Sustainable Development Goals) sudah dicanangkan. Pekerjaan apapun harus berkelanjutan. Tapi berkelanjutan bagaimana kalau petani kami menjual gabah? Kapan kami mau sukses,” katanya.

“Perusahaan perkebunan di Jember tidak membayar pajak kepada kami. Dia kantornya di Surabaya, membayar ke pusat. Padahal mereka mengangkut (komoditas perkebunan) pakai kontainer, menghancurkan jalan saya (jalan milik kabupaten, red). Jalan itu (dibangun) bukan pakai uang perkebunan, tapi uang rakyat Jember untuk memfasilitasi perkebunan,” kata Hendy.

“Mereka (perusahaan perkebunan) punya karyawan orang Jember. Kalau sakit, masuk ke rumah sakit kami, gratis. BPJS Kesehatan kami bayari, sekolah gratis. Perkebunan kasih apa sama saya? Sementara aturannya tidak diubah. Ini otonomi (daerah) macam apa? Tidak jelas,” kata Hendy. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar