Politik Pemerintahan

Bupati Jember: Penanganan Covid-19 Perlu Gas dan Rem

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengatakan, ekonomi harus berjalan bersamaan dengan penanganan Covid-19. Dua hal itu harus disikapi dan ditangani bersama-sama, dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021 menjadi kunci.

“Pertumbuhaan ekonomi nasional ditargetkan tujuh persen pada kuartal kedua. Bapak Presiden mencanangkan kepada kita semua untuk segera merealisasikan anggaran yang ada,” kata Hendy, dalam pengarahan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (21/6/2021).

 

Hendy mengatakan, realisasi anggaran setiap bulan semestinya merata. “Setiap bulan ada penyerapan sesuai schedule. Jangan sampai anggaran ini tidak segera direalisasikan. (Jika) bulan Oktober, November, Desember mulai ngebut karena tak terserap anggarannya, APBD tidak ada gunanya,” katanya.

APBD akan jadi pengungkit perekonomian Jember jika direalisasikan setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati bersama. “Kalau itu dilakukan, maka kita bisa mengukur berapa pertumbuhan ekonomi kita. Pasar akan mulai bergerak, jual beli akan jalan semua, apabila seluruh OPD yang ada, camat, dan kades melaksanakan sesuai perencanaan yang sudah kita sepakati bersama,” kata Hendy.

Ekonomi akan bangkit, jika penanganan Covid-19 baik. “Sehingga menimbulkan rasa percaya diri masyarakat untuk melakukan konsumsi yang dampaknya meningkatkan daya beli,” kata Hendy.

Hendy menegaskan, bidang ekonomi dan kesehatan harus berkolaborasi. “Dua-duanya harus berimbang, karena dua-duanya akan berdampak pada efek utama Covid-19. Efek domino Covid-19 ada pada masalah kemanusiaan, sosial, keamanan, dan politik. Jadi solusinya perlu gas dan rem dalam penanganan Covid-19,” katanya.

Menurut Hendy, pemerintah daerah adalah pihak yang tahu untuk menginjak pedal gas dan menekan pedal rem. “Ekonomi digas kalau angka Covid menurun. Bagaimana ekonomi segera tumbuh. Pasar bergerak cepat. Tapi begitu terjadi lonjakan Covid, kita rem ekonominya,” katanya.

“Gas dan rem ini jangan diartikan kita ngegas terus di lapangan,” kata Hendy. Pemangku kebijakan di kecamatan dan desa maupun OPD harus mempertimbangkan zona Covid di lapangan.

“Ngegas juga harus hati-hati, dengan remnya harus beriringan,” katanya. Protokol kesehatan adalah rem yang harus diperhatikan oleh semua pihak. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar