Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bupati Jember Minta Maaf Soal Razia Baliho, Partai: Itu Sikap Negarawan

Bupati Hendy Siswanto (kiri) dan Ketua PKB Jember Ayub Junaidi dalam acara vaksinasi di PCNU beberapa waktu lalu.

Jember (beritajatim.com) – Kalangan partai politik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengapresiasi permintaan maaf yang disampaikan Bupati Hendy Siswanto, menyusul kontroversi razia baliho tokoh partai dan ormas oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Permintaan maaf ini disampaikan Hendy, Kamis (5/5/2022) petang kemarin. “Di momen lebaran yang penuh berkah ini, terkait dengan penertiban reklame khusus baliho ormas dan partai, kami Pemkab Jember mohon maaf lahir batin dan segera melakukan evaluasi kegiatan penertiban ini.” katanya.

Sasaran penertiban sebenarnya adalah reklame dan baliho yang tak berizin dan tak membayar pajak. Baliho-baliho ucapan Idulfitri oleh tokoh masyarakat dan partai pun ikut kena razia. Ini yang membuat kalangan partai geram, karena sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, reklame partai dan ormas termasuk dalam kategori tak dikenai pajak daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi menyambut baik permintaan maaf Hendy. “Saya apresiasi bupati mau minta maaf. Semoga ini tidak terjadi kembali,” katanya, Jumat (6/5/2022).

“Memang biasa dalam kebijakan ada revisi dan sebagainya. Tidak mungkin suatu kebijakan tidak dievaluasi pada saat ada kesalahan atau tidak tepat. Jadi (permintaan maaf) itu bukan tanda inkonsistensi,” kata Ayub, yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Jember 2014-2019 ini.

“Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang mau menyampaikan permohonan maaf bila kebijakannya dianggap tidak benar, meresahkan masyarakat, atau tidak berpihak pada aturan yang ada,” kata Ayub.

Justru, menurut Ayub, jika seorang pemimpin tidak mau meminta maaf atas kekeliruan kebijakannya, itu menunjukkan watak otoriter dan merasa benar. “Tidak mau disalahkan, seakan-akan malaikat,” katanya.

Apresiasi senada meluncur pula dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Ahmad Halim. “Ini menunjukkan sifat kenegarawanan, bupati mau minta maaf kepada partai-partai politik dan ormas. Apalagi ini masih dalam suasan Idulfitri,” katanya.

Halim ingin DPRD Jember mengundang Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membicarakan masalah penertiban reklame dan baliho. “Karena saya melihat tidak semua camat melakukan penertiban di lapangan. Artinya hanya ada beberapa kecamatan yang main pukul rata terhadap semua baliho yang ada. Ada beberapa camat yang melakukan kebijakan tersendiri karena mereka juga paham situasi dan kondisi,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember dari PDI Perjuangan, Agus Sofyan, juga menghargai permintaan maaf Bupati Hendy. “Saya pikir ini hal bagus. Apalagi setelah dievaluasi, (penertiban baliho) itu tidak benar, ya wajar kalau bupati mau minta maaf,” katanya.

“Atura memang harus ditegakkan. Tapi dalam urusan banner (parpol) ini, Kepala Satpol PP salah dalam menerjemahkan. Ini kan masih di luar tahapan pemilu. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang benar-benar obyektif dan pro masyarakat, jangan ada motif lain dan tidak gegabah,” kata Agus. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar